KabarBaik.co — Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar forum konsultasi publik sebagai langkah awal perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat, Kamis (8/5), di Pendopo Kecamatan Sidayu. Forum ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (Desil 1 dan 2).
Forum ini dipimpin langsung oleh Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif, yang menyampaikan bahwa konsultasi publik adalah bentuk komitmen transparansi dan partisipasi dalam merancang kebijakan yang menyentuh kelompok rentan.
“Hari ini kita mendengarkan, berdiskusi, dan bersama-sama mencari formula terbaik untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret atas problem putus sekolah di Gresik,” ujar Alif dalam sambutannya, Kamis (8/5).
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan lebih dari 1.000 anak dari Desil 1 dan 2 di Gresik tidak mengenyam pendidikan. Wilayah dengan jumlah tertinggi antara lain Sangkapura, Driyorejo, dan Menganti. Fakta ini menjadi latar penting dilaksanakannya konsultasi publik agar pembangunan sekolah benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Forum ini turut menghadirkan berbagai unsur yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, CKPKP, DPMPTSP, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kepala desa sekecamatan Sidayu. Plt Bupati Alif menegaskan pentingnya kolaborasi sejak tahap perencanaan agar kebijakan berjalan efektif saat diimplementasikan.
Asisten II Setda Kabupaten Gresik, Misbahul Munir, menyampaikan bahwa konsep Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan fasilitas asrama, pelayanan gizi, hingga penguatan karakter. “Lahan seluas lima hektare sudah disiapkan. Konsultasi publik ini akan memperkaya skema penyelenggaraan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, menyampaikan bahwa forum ini juga akan menjadi acuan dalam menyusun skema seleksi penerimaan siswa, kriteria afirmasi, serta jaminan keberlanjutan program.
Forum konsultasi publik ini menandai upaya Pemkab Gresik untuk tidak sekadar membangun sekolah, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memastikan pendidikan inklusif yang berpihak pada kelompok marjinal. (*)
