KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mulai mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan beban utang program kesehatan J-Keren yang kini mencapai Rp214 miliar. Utang besar ini membebani tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jember.
Penyelesaian utang tersebut kini difokuskan melalui pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember kepada RSUD dr. Soebandi, RSUD Kalisat, dan RSUD Balung, sebagai pihak yang paling terdampak.
Plt Kepala Dinkes Jember Akhmad Helmi Luqman menjelaskan bahwa pihaknya membantu setiap rumah sakit menyusun skema pembayaran utang sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
“Kami memastikan tiap rumah sakit menyiapkan rencana pembayaran yang realistis dan tercantum secara rinci dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran),” ujar Helmi, Sabtu (25/10).
Ia menegaskan, seluruh proses akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Bupati Jember juga menugaskan agar penyelesaian utang ini dilakukan tanpa menimbulkan beban fiskal baru bagi keuangan daerah.
Program J-Keren, yang awalnya dimaksudkan sebagai layanan kesehatan gratis bagi warga Jember, kini justru menyisakan beban fiskal yang sangat besar.
“Pemerintah berada di posisi sulit. Kami harus melunasi kewajiban masa lalu, tapi di saat yang sama tetap menjaga kualitas layanan publik,” ujarnya.
Data menunjukkan, utang terbesar berada di RSUD dr. Soebandi, yang total piutangnya menembus Rp109 miliar lebih dari separuh total utang program J-Keren.
Tunggakan ini menumpuk sejak tahun 2022 (Rp35 miliar), berlanjut pada 2023 (Rp35 miliar), dan melonjak signifikan pada 2024 (Rp76 miliar). Kondisi tersebut berdampak kepada stabilitas keuangan rumah sakit dan menurunkan rasio kas secara drastis.
“Akibatnya, RSUD dr. Soebandi kesulitan memenuhi kebutuhan vital, mulai dari pembelian alat kesehatan, bahan habis pakai, hingga stok obat-obatan penting,” ungkapnya
“Beberapa pemasok bahkan telah memutus kerja sama karena belum menerima pembayaran yang tertunda. Ini sangat memperberat operasional rumah sakit dan mengancam layanan kepada masyarakat,” tambah Helmi.
Meski begitu, Helmi memastikan Pemkab Jember berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban tersebut secara bertahap. Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan baru di sektor kesehatan ke depan akan dirancang lebih matang agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Romantisme politik masa lalu jangan sampai kembali membebani keuangan daerah di masa kini dan yang akan datang,” tutupnya. (*)
