KabarBaik.co – Realisasi penyerapan APBD Jombang tahun 2025 masih tertahan di angka 71,65 persen hingga awal November. Meski belum maksimal, Pemkab Jombang tetap optimistis target serapan 95 persen bisa tercapai di akhir tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo mengakui belum optimalnya serapan anggaran disebabkan beberapa kendala teknis dan administrasi. Salah satunya adalah gagalnya pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya dikerjakan tahun ini.
“Masih ada beberapa kegiatan besar yang belum terealisasi karena kendala lelang maupun kesiapan lapangan. Namun secara umum, kami terus dorong percepatan agar target 95 persen dapat tercapai,” ujar Agus, Jumat (7/11/2025).
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat memiliki kinerja anggaran cukup baik. Di antaranya:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol).
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA). Kecamatan Jombang. Kecamatan Peterongan.
“OPD-OPD ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kita berikan apresiasi atas capaian tersebut,” tambah Agus.
Namun, tak semua OPD menunjukkan hasil menggembirakan. Ada lima OPD dengan serapan terendah, yaitu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kecamatan Tembelang
Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Sosial
“Paling rendah masih di Dinas Perkim, baru sekitar 42,51 persen,” ungkap Agus.
Rendahnya serapan di Dinas Perkim salah satunya dipicu oleh gagalnya pembangunan jembatan bailey di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, dengan nilai proyek mencapai Rp 3,5 miliar. Proyek itu tak bisa dijalankan karena tiga kali proses lelang gagal menemukan penyedia yang memenuhi kriteria.
“Karena gagal lelang, otomatis anggaran belum bisa digunakan tahun ini,” kata Agus.
Selain proyek gagal, sejumlah kegiatan lain masih tertahan akibat persoalan teknis dan administratif. Misalnya di Dinas Sosial, yang masih menyelesaikan tahap pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
“Beberapa kegiatan fisik memang membutuhkan waktu tambahan karena terkait dokumen pembebasan lahan dan perizinan. Tapi kami pantau terus supaya tidak molor terlalu lama,” jelas Agus.
Pemkab Jombang kini telah menginstruksikan seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program yang tersisa. Evaluasi mingguan dan koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan realisasi keuangan sejalan dengan progres fisik di lapangan.
“Kami terus dorong percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak ada hambatan berarti menjelang akhir tahun,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah percepatan tersebut, Pemkab Jombang menargetkan APBD sebesar Rp 3,2 triliun tahun 2025 dapat terserap hingga 95 persen.
“APBD ini adalah instrumen pembangunan. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka di laporan,” pungkas Agus. (*)
