KabarBaik.co, Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai menggeser arah kebijakan pembangunan infrastruktur dengan menerapkan konsep koridor terpadu. Melalui strategi baru ini, pembangunan tidak lagi dilakukan secara terpisah di berbagai titik, tetapi difokuskan pada kawasan prioritas agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Koridor selatan menjadi wilayah pertama yang dipilih dalam penerapan konsep tersebut. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, pendekatan berbasis lokasi prioritas (lokpri) disiapkan untuk memastikan pembangunan dapat diselesaikan secara menyeluruh dalam satu kawasan.
“Kami membuat konsep koridor terpadu supaya pekerjaan kami fokus dan tuntas. Artinya, proyek-proyek harus memperhatikan lokasi prioritas,” ujar Khairul, Rabu (5/8).
Sebagai langkah awal, DPUBM menetapkan ruas Jalan Kepanjen-Pagak sebagai proyek percontohan (pilot project). Jalan tersebut akan ditingkatkan hingga terhubung dengan Jalur Lintas Selatan (JLS) sehingga diharapkan menjadi pengungkit konektivitas sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi dari wilayah selatan.
“Ruas yang menjadi pilot project itu Jalan Kepanjen-Pagak. Jalan tersebut harus tuntas sampai JLS. Karena itu kami sasar terlebih dahulu melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” jelasnya.
Untuk mendukung proyek tersebut, DPUBM mengusulkan anggaran sebesar Rp60 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Dana itu akan digunakan untuk peningkatan kualitas dan pelebaran Jalan Kepanjen-Pagak, sedangkan pembangunan fasilitas pendukung seperti drainase akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Malang.
Khairul menjelaskan, konsep koridor terpadu lahir sebagai solusi atas pola pembangunan sebelumnya yang cenderung tersebar dan belum memberikan hasil optimal. Dengan keterbatasan anggaran daerah, pembangunan yang difokuskan pada kawasan strategis dinilai lebih efektif dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih nyata.
Menurutnya, pembangunan nantinya tidak hanya menyasar satu ruas jalan, tetapi seluruh jaringan infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi di kawasan prioritas.
“Kalau ada lokasi prioritas ketahanan pangan, maka yang kami tangani bukan hanya satu ruas jalan, tetapi seluruh infrastruktur penunjang di kawasan tersebut, mulai jalan desa, jalan kabupaten, hingga dukungan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Penerapan konsep tersebut juga akan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). DPUBM akan bersinergi dengan dinas teknis sesuai potensi wilayah yang dikembangkan, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), sehingga pembangunan tidak lagi berjalan secara sektoral.
“Misalnya lokasi prioritas ketahanan pangan, kami akan bersinergi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan serta dinas terkait lainnya agar pembangunan dilakukan secara terpadu,” imbuhnya.
Melalui konsep koridor terpadu, Pemkab Malang berharap pembangunan infrastruktur mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas kawasan, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di koridor selatan Kabupaten Malang. (*)
