KabarBaik.co, Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus menata pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngantang dengan fokus awal pada proses kredensialing atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum rumah sakit tersebut dapat melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara optimal.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, menyampaikan bahwa proses kredensialing ditargetkan dapat segera terlaksana dalam waktu dekat, terlebih dengan adanya Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Ngantang yang baru.
“Penataan RSUD Ngantang ini terus berjalan prosesnya. Dengan Plt Direktur yang baru, harapannya sasaran utamanya adalah kredensialing atau kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Semoga bulan depan bisa dilaksanakan,” ujarnya, Senin (22/6).
Setelah kerja sama dengan BPJS Kesehatan terjalin, Pemkab Malang akan melanjutkan tahapan penguatan kelembagaan rumah sakit melalui penerapan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini diproyeksikan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan yang saat ini masih menjadi tantangan utama.
Saat ini, RSUD Ngantang baru memiliki sekitar 70 tenaga kesehatan dan tenaga medis. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal operasional rumah sakit sehingga penambahan sumber daya manusia akan dilakukan setelah status BLUD diterapkan.
“Kalau ketenagaannya kami upayakan akan dihimpun lagi karena memang masih kurang banyak. Nanti akan menggunakan skema BLUD. Sampai sekarang masih 70-an, masih kurang sekali,” terang Wiyanto.
Ia menjelaskan, keterbatasan aturan menjadi kendala dalam penambahan tenaga kesehatan, khususnya larangan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, BLUD menjadi alternatif untuk memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pegawai.
Di sisi lain, RSUD Ngantang juga masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana serta peralatan medis. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Meski demikian, Pemkab Malang tetap mengalokasikan sekitar Rp2 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk peningkatan fasilitas layanan RSUD Ngantang. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan gedung layanan poli baru sebagai pengganti bangunan lama di area rumah sakit.
“Peralatan dan sarana prasarana kesehatan yang belum lengkap itu bukan karena kami tidak mau mengisi, tetapi memang karena keterbatasan anggaran. Karena ada efisiensi, sehingga tidak bisa optimal,” ungkapnya.
Wiyanto menambahkan, pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas agar pelayanan tetap berjalan optimal. “Jika seluruh tahapan penataan berjalan sesuai rencana, Pemkab Malang menargetkan RSUD Ngantang mulai membuka rekrutmen pegawai melalui skema BLUD pada 2027,” tandasnya. (*)
