KabarBaik.co – Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu resmi menyepakati Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Wali Kota Batu Nurochman bersama Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, beberapa waktu lalu.
Nurochman menyatakan, kesepakatan tersebut menjadi landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang efisien dan tepat sasaran. “Transparansi dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” jelas Nurochman, Minggu (6/7).
Salah satu sumber menyebutkan, dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa poin penting. Diantaranya target pendapatan daerah meningkat sebesar Rp 2,34 miliar, dari sebelumnya Rp 1.092,14 triliun menjadi Rp 1.094,48 triliun. Peningkatan itu didorong oleh optimasi kinerja ekonomi daerah dan nasional. Kemudian, alokasi belanja daerah disesuaikan dengan efisiensi sebesar Rp 7,84 miliar, sehingga total belanja menjadi Rp 1.238,61 triliun.
Sedangkan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 144,13 miliar hasil audit BPK 2024 akan digunakan sebagai pembiayaan daerah untuk menutup defisit sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.
Menurut Nurochman, perubahan KUA-PPAS 2025 mencerminkan kemitraan strategis antara Pemkot dan DPRD dalam menciptakan tata kelola anggaran yang akuntabel, berorientasi pada masyarakat, dan berkelanjutan. “Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat fondasi keuangan daerah yang sehat,” tegasnya. (*)
