KabarBaik.co, Batu– Pemkot Batu menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai isu strategis daerah hingga ke tingkat nasional. Komitmen itu disampaikan Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Bali Room Wantilan Convention Centre, Hotel Prama Sanur, Denpasar, Bali, pada 22-24 Mei 2026.
Forum regional tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang akan diperjuangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI mendatang. Rekomendasi itu ditandatangani langsung Ketua Komwil IV APEKSI, Wahyu Hidayat.
Dalam sidang pleno, delegasi Pemkot Batu bersama 13 pemerintah kota lainnya aktif merumuskan sejumlah isu strategis yang terbagi dalam klaster internal dan eksternal pemerintahan daerah.
“Salah satu isu paling hangat yang dikawal dalam forum ini adalah tuntutan ketahanan fiskal daerah. Hal ini dipicu oleh kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga sebesar 20 persen pada tahun 2026,” ujar Heli Suyanto, Minggu (24/5).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebab di sisi lain, daerah juga harus bersiap memenuhi amanat undang-undang terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027.
Selain persoalan fiskal, forum APEKSI juga menyoroti berbagai kendala tata kelola pemerintahan dan regulasi. Di antaranya keterlambatan petunjuk teknis (juknis) yang dinilai menghambat proses penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2026.
Kemudian implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) yang masih menghadapi berbagai hambatan teknis di lapangan. Persoalan batas wilayah antar kelurahan akibat belum adanya regulasi pusat yang tegas juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
“Serta efisiensi anggaran dengan mendorong adanya konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui penggabungan paket sejenis, sejalan dengan kerangka Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029,” tambah Heli.
Pada klaster pertanahan dan tata ruang, para kepala daerah membahas persoalan penetapan luas lahan sawah di wilayah perkotaan yang dinilai sangat dinamis mengikuti perkembangan kota.
“Oleh karena itu, Komwil IV mendorong pemerintah pusat untuk memberikan relaksasi, fleksibilitas, serta diskresi bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Sementara di sektor ekonomi dan lingkungan, rekomendasi yang dihasilkan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM berbasis sektor unggulan daerah. Beberapa langkah yang didorong di antaranya penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk sektor parkir dan pengisian BBM, hingga penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah daerah.
“Begitu juga dengan kewajiban penggunaan kendaraan non-fosil di lingkungan Pemkot demi mendukung target Indonesia Zero Emission,” imbuh Heli.
Forum juga membahas pelaksanaan Program Strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. APEKSI merekomendasikan agar program-program tersebut mengutamakan pelibatan UMKM lokal dan didukung harmonisasi regulasi antar kementerian agar tidak membebani APBD daerah.
Tak hanya aktif dalam forum diskusi, Pemkot Batu juga turut ambil bagian dalam pameran Denpasar City Expo. Stand Kota Batu sukses menarik perhatian wisatawan mancanegara dan investor dengan menampilkan ekosistem agrowisata serta produk kriya unggulan daerah.
Produk olahan pertanian khas Kota Batu seperti keripik buah dan sayur menjadi salah satu produk yang paling diminati pengunjung selama pameran berlangsung. (*)
