KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyatakan kesiapannya merealisasikan program perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini menjadi bagian dari agenda nasional penyediaan tiga juta rumah sekaligus upaya menekan angka backlog perumahan di Kota Batu yang diperkirakan mencapai 7.000 unit.
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Pemkot Batu telah menyiapkan sejumlah langkah awal, mulai dari kajian kebutuhan perumahan, survei ketersediaan lahan, hingga membangun kolaborasi lintas sektor.
Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan, pihaknya serius menindaklanjuti program rumah subsidi agar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh MBR. “Untuk mendukung program pemerintah pusat tentang tiga juta rumah, kami sudah melakukan kajian dan langkah konkret agar rumah subsidi bisa dibangun di Kota Batu,” ujar Arief, Kamis (5/2).
Sebagai tahap awal, Pemkot Batu menargetkan pembangunan sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi yang akan dibangun secara bertahap dalam satu kawasan terencana. Tahap pertama diproyeksikan sebanyak 200 unit rumah. “Pembangunan tidak langsung dalam satu hamparan besar, tetapi bertahap per kawasan. Sekaligus kami siapkan akses jalan dan infrastruktur pendukungnya,” jelas Arief.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, lanjut Arief, pembangunan fisik rumah subsidi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan tahun 2026. Dia menegaskan, ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam percepatan program ini. Tingginya harga tanah di Kota Batu selama ini menjadi kendala utama pembangunan rumah bersubsidi.
“Kalau lahan sudah siap, perbankan siap, pengembang siap, maka pembangunan bisa langsung jalan. Kebutuhan rumah dari masyarakat sudah sangat besar,” tegasnya.
Disperkim mencatat kebutuhan perumahan di Kota Batu masih tinggi, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Di sisi lain, pasar properti di Kota Batu didominasi perumahan menengah ke atas dengan harga rata-rata Rp 600 juta hingga Rp 700 juta per unit.
“Kondisi ini membuat MBR tidak punya banyak pilihan. Karena itu, sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahun 2026 kami memprioritaskan program perumahan untuk MBR,” ungkap Arief.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Batu telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kementerian terkait, asosiasi pengembang, serta perbankan. Dalam waktu dekat, Disperkim juga berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Real Estate Indonesia (REI).
Dalam skema yang disiapkan, harga rumah subsidi direncanakan sebesar Rp 165 juta per unit. Namun, agar harga tersebut tercapai, harga lahan idealnya tidak melebihi Rp 300 ribu per meter persegi.
“Kalau harga tanah terlalu tinggi, pengembang akan kesulitan karena masih ada biaya pembangunan dan kewajiban fasilitas umum serta sosial,” papar Arief.
Program rumah subsidi yang diprakarsai langsung oleh Pemkot Batu ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kesejahteraan MBR di Kota Batu. (*)
