KabarBaik.co, Mataram – Pemprov NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus juru bicara pemerintah provinsi, Ahsanul Khalik, memberikan klarifikasi terkait polemik bantuan sebesar Rp 550 ribu per kepala keluarga (KK) bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Alas, Sumbawa.
Ahsanul Khalik menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari Gubernur NTB maupun Pemprov NTB. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan bantuan tersebut dengan gubernur adalah tidak benar.
“Bantuan itu bukan dari gubernur, juga bukan dari Pemprov NTB. Itu merupakan inisiatif dan hasil swadaya teman-teman di Sumbawa,” jelasnya, Rabu (25/3).
Ia menerangkan, bantuan tersebut dihimpun secara sukarela oleh sejumlah kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk dari lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, UPT Dinas Ketenagakerjaan, serta Balai Jalan Provinsi Pulau Sumbawa. Penggalangan dilakukan antarpegawai sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.
Dari hasil pengumpulan dana, terkumpul lebih dari Rp 22 juta. Selain bantuan uang tunai, para donatur juga menyalurkan bantuan berupa 150 dus air mineral, 250 dus mie instan, 70 tray telur (dengan masing-masing KK menerima dua tray) serta pakaian layak pakai sebanyak lima karung.
Dalam proses penyaluran, para pengumpul bantuan berkoordinasi dengan Kepala Desa Juran Alas dan warga terdampak. Hasil musyawarah menyepakati agar bantuan difokuskan dalam bentuk uang tunai. Dari total dana yang terkumpul, sebanyak 35 KK masing-masing menerima Rp. 550 ribu.
“Nilai Rp 550 ribu per KK itu merupakan hasil pembagian dari total dana yang terkumpul, bukan bantuan resmi pemerintah,” tegas Ahsanul Khalik.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses distribusi sempat muncul narasi yang menyebut bantuan berasal dari gubernur. Hal tersebut, menurutnya, merupakan inisiatif dari pihak pengumpul bantuan, bukan representasi resmi pemerintah.
“Ada inisiatif dari teman-teman yang menuliskan seolah-olah bantuan itu dari gubernur. Namun perlu diluruskan bahwa bantuan tersebut murni dari swadaya,” ujarnya.
Sebelumnya, publik sempat menyoroti besaran bantuan yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal. Kritik menguat karena bantuan tersebut dianggap sebagai bantuan resmi pemerintah provinsi.
Menanggapi hal itu, Ahsanul Khalik memastikan bahwa pemerintah provinsi tetap hadir dalam penanganan bencana. Ia menyebut sejak hari pertama kejadian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah diterjunkan ke lokasi.
“Sejak awal, BPBD dan Dinas Sosial telah diperintahkan untuk turun langsung menyalurkan bantuan kepada para korban,” tandasnya. (*)
