KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai pusat kendali digital yang memungkinkan pimpinan daerah memantau berbagai indikator strategis pembangunan secara real-time. Sistem ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Pengembangan Dashboard Eksekutif dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemprov NTB dan Program SKALA dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik mengatakan, data menjadi aset penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Karena itu, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah agar kebijakan yang diambil lebih presisi.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital bagi pimpinan,” ujarnya.
Melalui dashboard tersebut, gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memantau perkembangan indikator pembangunan dalam bentuk grafik, peta interaktif, dan scorecard kinerja. Data yang ditampilkan mencakup berbagai sektor prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga infrastruktur.
Ahsanul juga mengungkapkan, Pemprov NTB saat ini memasuki tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data. Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data secara otomatis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga sinkronisasi data menjadi lebih cepat dan efisien.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunan kebijakan. “Pemerintahan yang hebat bukan yang sekadar banyak program, melainkan yang menggunakan data akurat untuk membuat kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Selain pengembangan Dashboard Eksekutif, Pemprov NTB juga tengah menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui revisi Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data. Pada 2027, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga merencanakan NTB sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Di sisi lain, Dinas Kominfotik NTB juga menyiapkan media center baru di Kantor Gubernur NTB yang akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time, ruang podcast, dan area kerja bagi insan pers sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma mengatakan, FGD tersebut menjadi forum bagi seluruh OPD untuk menyepakati indikator strategis yang akan ditampilkan dalam Dashboard Eksekutif. Fase pertama program SKALA akan berakhir pada Desember 2026, sementara seluruh target teknis ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini. Program tersebut juga direncanakan berlanjut ke fase kedua pada 2027 hingga 2030.
Menurut Anja, Dashboard Eksekutif diharapkan menjadi instrumen utama bagi pimpinan daerah dalam memantau kinerja pembangunan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. (*)
