KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeber reformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Fokusnya tak lagi sebatas pembangunan fisik sekolah, tetapi menyasar pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Langkah itu dibahas dalam rapat terbatas bidang pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di ruang kerjanya, Senin (18/5). Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB, sejumlah kepala OPD, hingga jajaran teknis lintas sektor.
Dalam rapat tersebut, Iqbal menegaskan persoalan pendidikan di NTB tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi agar arah pembangunan pendidikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik atau Aka, mengungkapkan Gubernur NTB telah membuka komunikasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian lain guna memperluas akses NTB terhadap program strategis nasional.
“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah reformasi kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Skema ini dirancang untuk memindahkan kepala sekolah berprestasi ke SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kerja sama industri, dan mencetak lulusan yang terserap dunia kerja akan diberi kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga diperbolehkan membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan tunjangan khusus.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.
Program itu akan diuji coba di sejumlah SMK sebelum diterapkan secara luas. Dinas Dikpora NTB diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga mulai mengarahkan pendidikan menengah agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat sertifikasi kompetensi lulusan SMK, pengembangan Global Classes, program magang Jepang, hingga SMA double track.
Langkah tersebut diproyeksikan untuk menyiapkan tenaga kerja muda NTB yang mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional, termasuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di Jepang.
Pemprov NTB bahkan menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026 hingga 2027.
Iqbal juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.
Namun, rapat itu juga mengungkap persoalan lain yang selama ini luput dari perhatian, yakni carut-marut data anak putus sekolah di NTB.
Pemprov menemukan adanya ketidaksinkronan data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem EMIS milik Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang sebenarnya masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren justru tercatat sebagai anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor guna menyinkronkan data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.
Selain itu, program pendidikan alternatif seperti PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikan.
Dinas Sosial dan P3A juga diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar akses pendidikan inklusif dapat berjalan lebih merata.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Bahkan, kader posyandu nantinya akan dilibatkan untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.
“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” ujar Aka.(*)
