KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo menunjukkan keseriusannya dalam mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan melalui percepatan proyek pembangunan Flyover Gedangan. Langkah awal dilakukan dengan menggelar sosialisasi intensif pembebasan lahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), konsultan, hingga masyarakat terdampak.
Bupati Subandi menegaskan proyek dengan anggaran mencapai Rp 400 miliar tersebut harus berjalan sesuai target tanpa hambatan. Menurutnya, proses pembebasan lahan menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan tepat waktu agar pembangunan flyover tidak molor.
“Ini tanggung jawab kita besar. Jadi jangan sampai kita membebaskan dengan anggaran Rp 400 miliar, ternyata tahun ini tidak selesai. Kita sudah petakan dan berkomunikasi dengan BPN. Ini bukan bercanda,” tegas Subandi Selasa (19/5).
Ia memastikan skema ganti rugi kepada warga akan menggunakan prinsip ‘ganti untung’ sehingga masyarakat tidak dirugikan. Namun demikian, Pemkab Sidoarjo tetap menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan kendala atau sengketa di lapangan, termasuk melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan.
Subandi juga mengapresiasi warga Gedangan yang dinilai kooperatif dan mendukung penuh jalannya proses sosialisasi pembebasan lahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Mukhammad Makhmud memaparkan strategi percepatan yang disiapkan pihaknya. Luas lahan terdampak proyek mencapai sekitar 45 ribu meter persegi atau hampir lima hektare dengan total sekitar 89 kepala keluarga terdampak.
Untuk mempercepat proses di lapangan, PUBMSDA membagi pekerjaan ke dalam empat tim khusus setelah Penetapan Lokasi (Penlok) diterbitkan. Tim pertama menangani pembebasan lahan dari area perempatan ke arah selatan, sedangkan tim kedua bergerak dari area perempatan ke arah utara.
Kemudian tim ketiga fokus menangani aset milik pemerintah daerah yang berdampingan dengan aset Polres, seperti Polsek, Puskesmas, dan PDAM. Adapun tim keempat bertugas melakukan koordinasi dengan PT KAI serta fasilitas ibadah yang terdampak, termasuk Masjid LDII.
“Empat tim ini nanti bekerja secara simultan agar terjadi percepatan pelaksanaan di lapangan,” jelas Makhmud.
Terkait pemilihan sisi timur sebagai lokasi pembangunan flyover, Makhmud menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil kajian Detail Engineering Design (DED). Selain mempertimbangkan kondisi topografi, sisi timur dinilai lebih efisien karena banyak memanfaatkan aset pemerintah, kepolisian, dan PT KAI.
Ia juga memastikan koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia berjalan baik tanpa kendala berarti. Bahkan, pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung Rabu besok bersama BPN dan pihak kecamatan untuk membahas skema kerja sama yang kemungkinan menggunakan sistem sewa.
Tak hanya untuk proyek flyover, koordinasi dengan PT KAI juga dilakukan untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan frontage road di kawasan Jenggala, Stasiun Waru, hingga area makam yang masih memerlukan sinkronisasi sertifikat.
“Kalau kami targetnya akhir November ini semua pembebasan lahan harus sudah tuntas,” pungkas Makhmud optimistis. (*)
