KabarBaik.co – Pemerintah pusat semakin serius dalam mempercepat swasembada pangan. Dalam Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam, Penyerapan Gabah, dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 di SOR Tridarma Petrokimia Gresik pada Jum’at (14/3), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengumumkan dan mensosialisasikan kebijakan baru yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kini berada langsung di bawah kendali Kementerian Pertanian RI.
Inpres yang ditetapkan di Jakarta pada 4 Februari 2025 itu menjadi amunisi baru dalam pertempuran panjang menuju ketahanan pangan nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap peran penyuluh semakin optimal, menjembatani petani dengan kebijakan serta teknologi pertanian terbaru.
“PPL adalah ujung tombak keberhasilan swasembada pangan. Mereka harus kita kuatkan, kita fasilitasi, dan kita dorong lebih maju,” tegas Wamentan Sudaryono didepan ribuan PPL se-Jawa timur.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi, serta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan jajaran penting lainnya. Seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan se-Jawa Timur turut hadir, menyambut kebijakan baru ini dengan antusias.
Selama ini, PPL berada di bawah naungan pemerintah daerah. Namun, dengan Inpres ini, penyuluh akan langsung berada di bawah kendali pemerintah pusat. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan, menghapus hambatan birokrasi di tingkat daerah, serta mempercepat distribusi program-program pertanian.
“PPL nantinya akan mendapatkan tunjangan kinerja dan bonus lainnya. Ini bentuk apresiasi atas kerja keras kalian semua,” lanjut Sudaryono. Pernyataannya disambut riuh oleh para penyuluh yang memenuhi ruangan.
Jawa Timur saat ini masih memegang predikat sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia. Namun, posisi ini terus diincar oleh provinsi lain. Di sisi lain, krisis beras tengah menghantui beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan bahkan Jepang, yang harga berasnya bisa mencapai Rp 100 ribu per kilogram.
“Inilah saatnya kita mempertahankan kejayaan. Para penyuluh, apakah kalian siap?” seru Wakil Menteri Pertanian. Jawaban “Siap!” menggema di seluruh ruangan, seakan menegaskan bahwa barisan PPL telah siap bertempur di garda terdepan swasembada pangan.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Republik Indonesia optimistis produksi pangan nasional bisa semakin ditingkatkan. Bukan tidak mungkin, rencana Swasembada pangan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa segera diwujudkan.(*)
