KabarBaik.co – Upaya mengatasi permasalahan kotoran kuda dari cidomo (dokar) yang beroperasi di Kota Mataram masih menghadapi kendala serius.
Hambatan utama terletak pada belum matangnya perencanaan dan koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, khususnya terkait pengangkutan dan pengolahan kotoran kuda.
Kepala Dishub Kota Mataram Zulkarwin, mengakui hingga saat ini belum ada skema yang disepakati bersama terkait pengelolaan kotoran kuda secara menyeluruh, mulai dari pengangkutan hingga pemanfaatannya.
“Kemarin kita usulkan agar ada pengangkutan kotoran kuda, mau dibawa ke mana dan dimanfaatkan sebagai apa, itu masih dalam pembicaraan dengan Lingkungan Hidup. Yang pasti di tahun 2024 kemarin kita sudah bagikan penampung kotoran kuda,” ujar Zulkarwin, Senin (5/1).
Dishub berharap setiap cidomo yang keluar dari kawasan pasar sudah dalam kondisi kantong kotoran kuda kosong. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan belum tersedianya tempat pembuangan kotoran kuda di dalam area pasar.
Hal ini membuat penanganan kotoran kuda belum berjalan optimal dan masih berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan.
Saat ini, Dishub Kota Mataram masih terus berkoordinasi dengan DLH, termasuk membahas kemungkinan pengolahan kotoran kuda menjadi produk bernilai ekonomis.
Meski demikian, belum adanya perencanaan teknis yang matang membuat realisasi program tersebut belum dapat dijalankan.
Ke depan, Dishub berharap penertiban kotoran kuda dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan kantong kotoran, sistem penampungan, mekanisme penjemputan, hingga proses pengolahan akhir.
Sambil menunggu kejelasan kebijakan dan sistem pengelolaan terpadu, Dishub meminta para pemilik cidomo untuk bertanggung jawab mengelola kotoran kudanya masing-masing dengan membuang ke tempat pembuangan yang tersedia dan tidak membuang sembarangan, demi menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Mataram.
Zulkarwin juga mengungkapkan bahwa cidomo yang beroperasi di Kota Mataram tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi juga dari Kabupaten Lombok Barat. Kondisi ini dinilai memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas wilayah.
Saat ini, Pemkot Mataram tengah mewacanakan penyediaan lokasi penampungan kotoran kuda di tempat khusus, termasuk kemungkinan penampungan di kandang kumpul, sebagai solusi jangka menengah sambil menunggu kebijakan pengelolaan yang lebih terpadu.(*)
