KabarBaik.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat peran strategis media dalam menjaga kredibilitas informasi sektor jasa keuangan. Komitmen itu ditegaskan melalui kegiatan Temu Media dan Pemangku Kepentingan Informasi OJK Provinsi Jawa Timur 2025 yang digelar di Kantor OJK Jawa Timur, Surabaya.
Forum bertema “Memperkuat Ekosistem Informasi yang Kredibel untuk Stabilitas dan Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” ini menjadi ruang dialog terbuka antara OJK dan para pemangku kepentingan informasi, khususnya media, untuk memastikan informasi jasa keuangan yang disampaikan kepada publik tetap akurat, bertanggung jawab, dan berimbang.
Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menegaskan bahwa kualitas komunikasi publik memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor jasa keuangan.
“Melalui temu media ini, kami ingin memperkuat kolaborasi agar informasi sektor jasa keuangan yang sampai ke masyarakat Jawa Timur benar-benar kredibel, akurat, serta mampu menjaga stabilitas dan melindungi konsumen,” ujar Yunita, Rabu (24/12).
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 OJK Jawa Timur telah melibatkan berbagai pihak dalam program distribusi informasi dan edukasi keuangan. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tantangan komunikasi juga semakin kompleks.
Menurut Yunita, distorsi informasi kerap
terjadi akibat penyalahgunaan konten, perubahan konteks pemberitaan, hingga maraknya informasi yang beredar tanpa sumber resmi, yang berpotensi memicu kepanikan masyarakat. Karena itu, OJK mendorong penguatan komunikasi dua arah serta menjadikan instansi resmi sebagai rujukan utama informasi.
“Komunikasi yang tidak tepat dapat menimbulkan persepsi keliru. Untuk itu, keterlibatan media dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” jelasnya.
Yunita juga menyinggung mandat baru OJK pasca terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas peran OJK, termasuk dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.
Sejalan dengan itu, OJK Jawa Timur membuka ruang masukan dari media dan pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan program komunikasi tahun 2026.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut menyampaikan pandangan. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penataan dan keterbukaan informasi publik, terutama di era digital dan kecerdasan buatan.
“Di era digital dan AI, seluruh informasi publik yang tidak dikecualikan harus diumumkan secara terbuka. Media, influencer, hingga kecerdasan buatan akan merujuk pada website otoritatif sebagai sumber utama. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID akan membantu mencegah munculnya informasi keliru,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Royin Fauziana, menilai lembaga penyiaran memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai sarana informasi dan edukasi, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi.
“Melalui fungsi lembaga penyiaran, kami optimistis upaya pencegahan dan pelindungan konsumen yang dilakukan OJK dapat berjalan lebih maksimal melalui kolaborasi berkelanjutan,” kata Royin.
Dari kalangan insan pers, Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Tarmuji Talmacsi, berharap sinergi antara OJK dan media dapat terus terjaga, tidak hanya dalam peningkatan kualitas jurnalistik, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang saling menguatkan.
“Kami berharap kolaborasi ini terus terjaga, karena keberlangsungan media juga tidak lepas dari dukungan ekosistem ekonomi,” ujarnya.
Senada, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jawa Timur, Eko Setiawan, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, menegaskan peran media dalam membangun kepercayaan dan optimisme publik di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Di tengah berbagai goncangan ekonomi, fungsi utama media adalah membangun kepercayaan dan optimisme publik bahwa kita baik-baik saja dan mampu terus maju,” tegas Eko.
Melalui forum ini, OJK Jawa Timur berharap terbangun kesepahaman serta langkah kolaboratif ke depan untuk memperkuat kualitas informasi publik, menekan distorsi informasi, dan meningkatkan pelindungan masyarakat di sektor jasa keuangan.
