KabarBaik.co, Jember – Pertamina Patra Niaga bersama aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Jumat (13/3) dini hari terkait aktivitas pengisian BBM jenis Biosolar menggunakan truk bermuatan tangki IBC di SPBU 54.681.11. Aktivitas tersebut dinilai tidak lazim dan dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.
Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat kepolisian bersama pihak terkait segera melakukan pengecekan ke lokasi. Petugas sempat mengamankan truk yang diduga terlibat dalam aktivitas pengisian tersebut. Namun, saat proses pemeriksaan berlangsung, kendaraan tersebut dilaporkan meninggalkan area SPBU dan sempat dikejar oleh warga bersama aparat kepolisian setempat.
Meski kendaraan tersebut tidak berhasil diamankan, respons cepat aparat penegak hukum dinilai mampu mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penanganan ini juga menunjukkan sinergi antara aparat, pemerintah, dan Pertamina dalam menjaga distribusi energi nasional agar tetap aman dan tepat sasaran.
Peristiwa ini turut menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Surat Rekomendasi yang digelar di Jember sehari sebelumnya. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, serta Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas.
Sebagai bagian dari pengawasan bersama terhadap distribusi BBM bersubsidi, pimpinan Komisi XII DPR RI bersama Kepala BPH Migas juga mendatangi Kantor Kepolisian Jember. Bersama aparat kepolisian, mereka kemudian melakukan langkah penertiban dengan penyegelan terhadap SPBU yang tengah dalam proses penanganan tersebut.
Executive General Manager Pertamina Marketing Region Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas langkah cepat, terukur, dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan distribusi energi berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan, Pertamina berkomitmen menjaga agar lembaga penyalur BBM menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan dan peruntukannya. Iwan juga memastikan bahwa selama masa penonaktifan sementara lembaga penyalur yang sedang dalam proses penanganan, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di SPBU lain yang berada di sekitar lokasi.
Terdapat empat SPBU terdekat yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, yakni SPBU 53.681.35 dengan jarak sekitar 1,1 kilometer, SPBU 54.681.04 berjarak sekitar 3 kilometer, SPBU 54.681.19 berjarak sekitar 4 kilometer, serta SPBU 54.681.12 yang berjarak sekitar 7 kilometer dari lokasi penertiban. Dengan keberadaan sejumlah SPBU di sekitar wilayah tersebut, kebutuhan BBM masyarakat dipastikan tetap dapat terpenuhi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun melakukan pembelian berlebihan. Pasokan dan distribusi BBM tetap berjalan normal dan stok dalam kondisi aman,” tegas Iwan dikutip dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (15/3).
Pertamina juga mengajak seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga distribusi energi nasional. Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait penyaluran BBM, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. (*)
