WACANA perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), bupati dan wali kota, dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh anggota DPRD makin mengemuka. Sejumlah partai politik mendorong gagasan ini dengan dalih efisiensi dan efektivitas, menghindari konflik horizontal di masyarakat, serta menekan praktik politik uang yang kerap mencederai demokrasi elektoral.
Secara normatif, alasan-alasan tersebut terdengar rasional. Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, baik bagi negara maupun kandidat. Tak jarang, kontestasi yang keras memicu polarisasi sosial, konflik massa, bahkan kekerasan. Politik uang pun menjadi penyakit kronis yang seolah tak pernah benar-benar bisa diberantas.
Namun demikian, wacana ini tetap memantik pro dan kontra yang tajam. Publik patut bertanya: apakah perubahan mekanisme benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru hanya memindahkan locus persoalan?
Jika alasan utama adalah menekan politik uang, pengalaman masa lalu memberi pelajaran penting. Tidak ada jaminan bahwa pemilihan melalui DPRD akan sepenuhnya steril dari praktik transaksional. Justru, risiko konsentrasi politik uang bisa semakin tinggi. Bila dalam pilkada langsung uang tersebar ke pemilih yang jumlahnya besar dan sulit dikendalikan, maka dalam pilkada tidak langsung, transaksi bisa lebih terfokus dan sistematis—cukup dengan “meyakinkan” segelintir elite politik di parlemen daerah.
Sejarah mencatat hal itu. Pada pilkada sekitar 2000, ketika mekanisme pemilihan oleh DPRD masih berlaku di sejumlah daerah, desas-desus aliran uang ke pimpinan dan anggota dewan santer terdengar. Bahkan, publik masih mengingat praktik “karantina” anggota DPRD oleh partai politik atau kandidat tertentu, dengan tujuan menyolidkan barisan pemilih agar tidak “dibajak” pihak lain. Fakta-fakta ini, meski kerap sulit dibuktikan secara hukum, telah menjadi pengetahuan umum dan meninggalkan luka kepercayaan publik.
Artinya, mengganti mekanisme pemilihan bukanlah solusi instan atas problem politik uang. Tanpa reformasi serius terhadap partai politik, transparansi pendanaan, dan integritas wakil rakyat, pilkada melalui DPRD berpotensi melanggengkan oligarki lokal. Kepala daerah bisa lebih merasa berutang budi kepada elite partai atau anggota dewan ketimbang kepada rakyat yang kepentingannya seharusnya mereka layani.
Di sisi lain, pilkada langsung—dengan segala kekurangannya—memberi ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi warga. Hak memilih kepala daerah secara langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan simbol kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Menghapusnya tanpa kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas berisiko menimbulkan kemunduran demokrasi.
Perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada dikotomi langsung atau tidak langsung. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki ekosistem demokrasi itu sendiri: memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang, mereformasi sistem kaderisasi dan pendanaan partai, serta meningkatkan kualitas pengawasan publik.
Jika tidak, perubahan mekanisme pilkada hanya akan menjadi ilusi reformasi—terlihat baru di permukaan, tetapi menyimpan persoalan lama di balik layar. Demokrasi bukan sekadar soal efisiensi, melainkan juga soal legitimasi dan kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya tumbuh bila kekuasaan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elite. (*)
