KabarBaik.co – Pengusaha sound horeg Jember turut bersuara buntut fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mereka menilai bahwa fatwa haram ini tidak spesifik point apa yang diharamkan.
“Jadi apa yang diharamkan? Karena ini tidak jelas, apa soundnya yang diharamkan atau hal yang lain,” tanya Ketua Jember Sound System Comunity (JSSC), Arief Sugiartani, Kamis (24/7).
Ia menegaskan, pada intinya pihaknya tidak menolak adanya fatwa tersebut, namun juga harus jelas bagaimana poin-poin yang diharamkan.
“Kami tidak menolak jika ada aturan yang jelas bagaimana suaranya, bagaimana tariannya dan sebagainya,” katanya.
“Kami juga sudah bergerak bersurat kepada DPRD Kabupaten Jember untuk meminta dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat). Agar semua masukan bisa didengar dan diterima dengan baik,” sambung Arief.
Arief juga menyatakan bahwa pengusaha sound siap diatur, namun harus ada aturan yang jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kalau di Kabupaten Jember, kami siap diatur dalam bentuk surat edaran, Perbup bahkan Perda. Namun semua pihak bisa diakomodir, baik dari yang suka terhadap sound maupun tidak suka,” jelasnya.
Di sisi lain, M. Subur, salah satu warga Kecamatan Gumukmas sebagai pecinta musik sound horeg menilai bahwa fatwa ini harus dijelaskan secara detail bagaimana yang dikategorikan haram.
“Saya sebagai pecinta sound horeg tentu ini pukulan bagi kami. Namun kami ini juga bingung di mana haramnya? Kalau dibilang mengganggu dan bersuara keras, apa bedanya dengan sound sholawatan dan sound konser musik?” ujar M. Subur.
Ia berharap pemerintah bisa adil dan bijak ketika ada polemik sound horeg ini.
Polemik Fatwa MUI terkait sound horeg ini memang banyak terjadi di wilayah Jawa Timur yang dikenal banyak pecinta dan pengusaha sound horeg. JSSC (Jember Sound System Comunity) terus mendorong pemerintah dan stakeholder agar tidak ada lagi polemik hingga ada salah satu pihak yang dirugikan. (*)
