KabarBaik.co – Potensi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) di Kabupaten Gresik yang disebut bisa menembus lebih dari Rp 15 miliar per tahun, hingga kini tak kunjung tercapai. Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyoroti kebocoran sistem yang membuat target retribusi tidak pernah terpenuhi.
“Targetnya Rp 9 miliar, bahkan pernah Rp 10 sampai Rp 15 miliar, itu pun tidak pernah tercapai. Masalahnya ada di kebocoran, sistem parkir yang sangat longgar,” tegas Hamdi, Sabtu (6/9).
Hamdi menjelaskan, hasil kajian dari Universitas Merdeka, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Airlangga menunjukkan potensi pendapatan parkir jauh lebih tinggi dibanding realisasi saat ini. Ironisnya, meski jumlah titik parkir di Gresik semakin bertambah, pendapatan retribusi tidak ikut meningkat.
“Sampai hari ini kita masih melihat sangat luar biasa kebocorannya, titiknya nambah tapi pendapatannya tak kunjung ikut naik. Ini catatan besarnya,” ujar Hamdi.
Berbagai skema pernah ditawarkan untuk menekan kebocoran, mulai dari penggunaan QRIS, sistem elektronik, hingga pengawasan dengan CCTV. DPRD juga sempat mendiskusikan pelibatan pihak ketiga melalui mekanisme lelang serta penerapan sistem parkir berlangganan. Sejumlah studi banding ke daerah lain, seperti Tulungagung dan Magetan, turut dilakukan.
“Mereka bisa, meskipun ada kekurangan tetapi kebocorannya tidak seberapa banyak. Itu akan kita adopsi,” kata Hamdi.
Meski begitu, penerapan parkir berlangganan di Gresik sempat terhenti setelah kebijakan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, DPRD memberi keleluasaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik untuk melakukan kajian ulang agar sistem bisa diperbaiki.
“Ini memang kita dorong, agar teman-teman yang ada di Dishub dan kami yang ada di Komisi III tidak selalu disalahkan oleh masyarakat. Dengan melihat potensi yang begitu besar, parkir yang tak pernah sepi, titik-titik yang semakin banyak, itu jadi catatan-catatan,” tutur Hamdi.
Menurut Hamdi, sistem yang berlaku saat ini turut memperbesar kebocoran. Petugas parkir diwajibkan membayar di awal sebelum menyetorkan hasil pungutan, sehingga sebagian besar pendapatan justru habis untuk gaji petugas.
“Kalau kami melihat laporan dari Dishub, banyak sekali pendapatan itu yang langsung dipotong dengan gaji teman yang ada di parkir, jadi perbandingannya 40-60 lah,” pungkas Hamdi. (*)
