KabarBaik.co, Bojonegoro – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bojonegoro masih terus berjalan hingga tahun ini. Namun, belum seluruh desa di Bojonegoro tersentuh program tersebut. Karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro berencana mengusulkan tambahan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Kantor BPN Bojonegoro, Sigit Rachmawan Adhi, menjelaskan bahwa selama ini anggaran PTSL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut difokuskan untuk pelaksanaan program secara sistematis, serentak, dan menyeluruh.
Sementara itu, masih banyak desa di Bojonegoro yang status pendaftaran tanahnya belum tuntas. Sejumlah lahan bahkan belum masuk dalam Peta Bidang Tanah (PBT) maupun belum memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). “Dari sisi anggaran memang untuk yang sistematis. Sedangkan yang sporadis belum ada anggarannya. Padahal masih ada desa-desa yang PTSL-nya belum lengkap sejak 2017 hingga 2022/2023,” ujar Sigit, Jumat (8/5).
Ia mengatakan, jika kondisi anggaran memungkinkan, pihaknya akan mengusulkan pembiayaan penyelesaian SHAT sporadis pada 2027 melalui dukungan APBD Pemkab Bojonegoro. “Nanti kami usulkan untuk SHAT sporadis tahun 2027, meminta dukungan dari pemkab,” katanya.
Tak hanya itu, BPN Bojonegoro juga melihat kebutuhan penyelesaian foto tegak atau pemetaan udara yang saat ini baru mencakup sekitar 50 persen wilayah Bojonegoro. Menurut Sigit, proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum penerbitan sertifikat tanah dilakukan. “Karena harus dilakukan foto tegak dulu,” tambahnya.
Meski di tengah isu efisiensi anggaran, Sigit tetap optimistis usulan tersebut bisa terealisasi. Menurutnya, kemampuan fiskal APBD Bojonegoro masih cukup kuat, terutama dari sektor pendapatan daerah dan dana bagi hasil. Ia mengaku komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan sejak masa Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto dan berlanjut hingga pemerintahan saat ini.
“Kalau efisiensi itu untuk anggaran DAU, tapi kalau pendapatan asli daerah tidak ada efisiensi. Bojonegoro bagi hasilnya besar, jadi kami mencoba agar anggaran itu tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” pungkas Sigit. (*)
