KabarBaik.co – Bupati Jombang Warsubi menandatangani perjanjian pinjam pakai aset daerah untuk program Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial RI. Penandatanganan perjanjian itu digelar di Gedung Aneka Bhakti, Salemba, Jakarta Pusat.
Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan terpadu untuk anak-anak kurang mampu.
Dalam acara tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar adalah amanat konstitusi, sesuai Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945.
“Program Sekolah Rakyat hadir karena masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum sekolah atau putus sekolah. Ini adalah rumah harapan bagi mereka,” ujar Gus Ipul, Kamis (10/7).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan berasrama yang lengkap, mulai dari kebutuhan hidup, alat belajar, layanan kesehatan, hingga pemetaan potensi dan bakat siswa.
Kurikulumnya pun dirancang khusus, menggabungkan pendidikan formal, penguatan karakter, literasi digital, dan kepemimpinan.
Jombang menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota yang ditunjuk dalam tahap awal program ini. Sebanyak 100 titik akan dibangun di 29 provinsi. Untuk tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai 14 Juli mendatang, ditargetkan sekitar 9.775 siswa akan mulai menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Kami siapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jombang,” ujar Warsubi.
Menurut Warsubi, Pemkab Jombang juga telah menyiapkan bangunan dan aset daerah untuk direnovasi sesuai standar Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Sekolah Rakyat Jombang akan dilengkapi ruang belajar, asrama, ruang makan, sarana olahraga, hingga fasilitas digital seperti smartboard, laptop, dan komputer.
“Saya mendukung penuh program ini. Selain menjamin kebutuhan siswa, program ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” tambahnya.
Warsubi menjelaskan program ini tidak hanya fokus pada pendidikan anak-anak, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka.
Pemerintah akan menjalankan program pembangunan rumah tidak layak huni, pelatihan kewirausahaan, dan penataan kawasan kumuh di sekitar sekolah.
Untuk tenaga pengajar, pemerintah pusat akan melakukan seleksi ketat melalui skema PPPK dan ASN penugasan lintas kementerian. Kolaborasi melibatkan TNI, Kemenpan RB, BKN, Kemendikdasmen, hingga Kemenag.
“Tenaga pengajar yang direkrut tidak main-main. Mereka diseleksi ketat dan akan mendidik dengan pendekatan holistik,” tegas Warsubi.
Sekolah Rakyat ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan INPRES 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjamin program-program bantuan pemerintah tepat sasaran. (*)
