KabarBaik.co, Jombang – Satu tahun kepemimpinan Bupati Jombang Abah Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman mulai menunjukkan sejumlah capaian di berbagai sektor. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, duet kepemimpinan ini dinilai berhasil meletakkan fondasi awal pembangunan daerah.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Daerah (TP3D) Jombang Irfan Kharisma Putra mengatakan tahun pertama pemerintahan merupakan fase penting untuk menata ritme birokrasi sekaligus memastikan program prioritas berjalan.
“Ini masa pemantapan fondasi. Birokrasi ditata, program prioritas mulai dieksekusi, dan kepercayaan publik dibangun melalui capaian yang terukur,” kata Irfan dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Warsubi–Salman, Jumat (6/3).
Menurut Irfan yang juga dosen Universitas Brawijaya serta konsultan Airlangga Executive Education Center Universitas Airlangga, tata kelola pemerintahan Jombang dalam setahun terakhir dinilai berjalan selaras dengan prinsip good governance. Prinsip tersebut menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta responsivitas layanan publik.
Raih Belasan Penghargaan
Sepanjang satu tahun terakhir, Pemkab Jombang mencatat sekitar 18 penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Beberapa capaian penting di antaranya adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Selain itu, Jombang juga meraih peringkat ketiga Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Jawa Timur serta penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB. Dalam penilaian tersebut, Jombang menempati peringkat ketiga nasional dari 415 kabupaten.
Irfan menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Kecepatan pembangunan harus dibarengi tata kelola birokrasi yang rapi agar program berjalan efektif dan tidak mudah bocor,” ujarnya.
Pengangguran Menurun
Sinyal positif juga terlihat dari indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jombang tercatat turun dari 3,75 persen pada 2024 menjadi 3,28 persen pada 2025.
Penurunan ini, kata Irfan, menjadi dasar untuk memperkuat program lanjutan seperti pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, serta penguatan ekosistem UMKM.
“Indikator ekonomi yang baik harus mampu memperluas kesempatan hidup warga, termasuk akses pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.
Penguatan Pembangunan Desa
Selain sektor ekonomi, pembangunan desa juga menunjukkan perkembangan. Hingga akhir 2025, Jombang tercatat memiliki 217 desa mandiri dan 85 desa maju.
Menurut Irfan, capaian tersebut menunjukkan pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga bergerak dari desa.
“Penguatan desa bukan sekadar status administratif, tetapi mencerminkan kapasitas masyarakat desa yang semakin kuat, termasuk modal sosial dan gotong royong,” ujarnya.
Program Prioritas Mulai Dijalankan
Dalam 88 hari kerja pertama setelah pelantikan, Pemkab Jombang mempercepat pelaksanaan delapan program prioritas atau Asta Cita.
Program tersebut mencakup perluasan Wi-Fi gratis, perbaikan infrastruktur jalan melalui program Mandor Kerjanya, pelatihan kerja, ketahanan pangan, hingga penguatan layanan kesehatan dan penanganan stunting.
Program penanganan stunting bahkan meraih penghargaan Terbaik Regional 1 tingkat nasional.
Namun Irfan menilai tantangan terbesar kebijakan publik bukan pada tahap perencanaan, melainkan pada implementasi di lapangan.
“Percepatan harus diikuti standar pelaksanaan yang jelas dan mekanisme umpan balik dari masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan respons pemerintah terhadap keluhan warga, Pemkab Jombang juga tengah menyiapkan platform pengaduan masyarakat bernama ‘Matur Abah e’.
Fokus Tahun Kedua
Memasuki tahun kedua pemerintahan, Irfan menilai ada tiga fokus yang perlu dikawal, yakni memperdalam dampak program bagi masyarakat, memastikan ketepatan sasaran serta pengawasan, dan menjaga konsistensi pembangunan infrastruktur serta ekonomi desa.
“Tahun pertama adalah masa menyalakan mesin. Tahun kedua harus memperdalam dampak program agar semakin terasa di tingkat rumah tangga,” ujarnya.
TP3D, lanjut dia, akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar setiap kebijakan memiliki indikator yang jelas dan dapat dipantau publik.
“Dengan begitu masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah dari fakta yang ada, bukan sekadar asumsi,” katanya. (*)
