KabarBaik.co Nganjuk – Penutupan SPPG di Cangkringan, Nganjuk, menjadi sorotan setelah Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa sebanyak 17 SPPG di Jatim terkena suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Alasan utama penangguhan izin sebagian besar SPPG adalah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bulan Ramadan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. Penutupan SPPG Cangkringan selama 3 hari sempat penerima manfaat program MBG tidak lagi mendapatkan pasokan MBG.
Ketua Satgas MBG Nganjuk sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Nganjuk Judi Ernanto mengakui pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah siswa yang selama empat bulan terakhir mendapatkan pasokan dari SPPG Cangkringan tersebut.
“Kalau jumlah penerima manfaat dari SPPG Cangkringan kurang tahu. Nanti saya update datanya,” ungkapnya, Rabu (4/3)
Penutupan SPPG Cangkringan menurut Judi berbeda dengan kasus SPPG lain di Jawa Timur yang terkena suspend karena masalah kualitas makanan. Judi Ernanto menjelaskan bahwa faktor utama penangguhan adalah kesalahan teknis dalam proses pengiriman laporan ke pihak BGN.
“Suspend itu dikarenakan ada kesalahan teknis saat upload laporan ke BGN bukan karena kualitas makanan atau hal lain, saya sudah klarifikasi. Memang itu kesalahan upload saja ke BGN dan pihak SPPG juga sudah menyampaikan ke pihak Korwil dan diteruskan ke BGN terkait hal itu,” jelasnya
Sementara itu, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai banyaknya menu MBG di Nganjuk yang dinilai tidak layak konsumsi, Judi Ernanto menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait hal tersebut.
“Begitu ada informasi terkait hal itu (Medsos), pihak Satgas MBG Pemda Nganjuk langsung melakukan klarifikasi,” tambahnya.
SPPG merupakan pusat penguatan nutrisi masyarakat yang difungsikan khusus untuk mensukseskan program MBG. Sebagai Ketua Satgas MBG, Judi aktif terlibat dalam berbagai koordinasi program, termasuk menghadiri rapat tindak lanjut pada 13 Januari 2026 untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaannya.
“Saya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak termasuk TNI, perangkat daerah, dan koordinator wilayah SPPG agar pelaksanaan program strategis nasional ini berjalan kondusif, aman, dan berkelanjutan,” ucap Judi.
Selain fokus pada program gizi, ia juga aktif dalam kegiatan pemerintahan lainnya, seperti menghadiri rapat tindak lanjut program strategis nasional lainnya pada Januari 2026.
Di luar kasus Nganjuk, sebanyak 16 SPPG lain yang tersebar di Ngawi, Sumenep, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Madiun juga terkena suspend. Satgas BGN telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang terkena suspend untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. (*)
