KabarBaik.co – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur kembali menerima tamu penting. Kali ini, giliran Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, yang menyambangi kantor KI Jatim di Jalan Bandilan 2–4, Waru, Sidoarjo, Selasa (16/9). Kehadiran kader muda Partai Demokrat itu disambut hangat oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Jatim, A. Nur Aminuddin, bersama Panitera Pengganti KI Jatim, Feby Krisbiantoro.
Kunjungan tersebut berlangsung di tengah padatnya agenda para komisioner KI Jatim yang tengah melakukan visitasi monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke berbagai OPD Pemprov, BUMD, lembaga vertikal, pemkab/pemkot, hingga desa-desa di Jawa Timur. Visitasi itu penting untuk memastikan badan publik benar-benar menaati UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dalam pertemuan tersebut, Nur Aminuddin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan pimpinan Komisi A DPRD Jatim. “Terima kasih banyak di tengah kesibukan Pak Ketua, berkesempatan rawuh ke kantor Komisi Informasi Jawa Timur. Dengan begitu, bisa melihat langsung situasi dan kondisi lembaga negara yang bertugas mengawal UU keterbukaan informasi di Jawa Timur ini,” ujarnya.
Sementara itu, Dedi Irwansyah menegaskan, kunjungannya ke KI Jatim merupakan bagian dari komitmen mendengar capaian kerja sekaligus rencana strategis lembaga tersebut ke depan. Dia menekankan, KI Jatim adalah mitra strategis Komisi A, baik dalam proses uji kelayakan calon komisioner maupun dalam kewajiban KI melaporkan kinerjanya kepada DPRD Jatim.
“Ke depan kami siap melakukan kolaborasi program, terutama yang menyentuh pemberdayaan masyarakat dengan locus desa. Ini sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nantinya kita bisa intensif turun ke desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk sosialisasi hukum sekaligus transparansi di tingkat desa. Sebab, masalah hukum dan transparansi itu sangat penting,” tegasnya.
Tak hanya membuka peluang kolaborasi, Dedi juga memastikan dukungan DPRD Jatim terkait ketercukupan anggaran bagi KI Jatim. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, mustahil program diseminasi keterbukaan informasi publik bisa menjangkau seluruh badan publik di Jatim, yang jumlah desanya termasuk paling banyak di Indonesia. Begitu juga pemenuhan sarana dan prasarana kantor agar ke depan makin representatif.
“Soal anggaran, silakan komisioner KI Jatim audiensi dengan Pak Sekdaprov Jatim, nanti catatan dari beliau akan kami tindaklanjuti. Pertengahan Oktober nanti, kami juga akan mengundang KI Jatim untuk menyampaikan program strategis serta kebutuhan anggarannya,” tambah Dedi.
Politisi Demokrat itu juga membeberkan agenda baru DPRD Jatim. Akhir September mendatang, pihaknya akan meluncurkan program Aspirasi Sekuad (serap aspirasi dengan segmen kaum muda dan pelajar) sebagai ruang partisipasi masyarakat dengan DPRD Jatim. Ia memastikan, komisioner KI Jatim juga akan dilibatkan.
Nur Aminuddin menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, ruang partisipasi publik adalah bagian penting dari keterbukaan informasi. “Kami tentu menyambut gembira dan memberikan apresiasi atas program inovatif DPRD Jatim itu. Sekali lagi, kami berterima kasih atas atensi Pak Ketua Komisi A,” ujarnya. (*)
