KabarBaik.co, Surabaya – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim tengah mengakselerasi penyusunan Raperda tentang Perlindungan Obat Berbahan Alam. Regulasi ini dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem industri herbal lokal dari hulu hingga hilir, sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap produk maupun bahan baku impor.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Bapemperda DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno. Menurut Untari, Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi industri biofarmaka yang sangat besar, namun sayangnya jumlah pelaku usaha atau pabrikan skala besar masih sangat terbatas. Melalui aturan ini, diharapkan dapat memicu pertumbuhan pabrik pengolahan baru yang bersinergi langsung dengan petani di daerah.
“Jadi potensinya masih sangat besar karena pabrik seperti itu hanya ada tiga. Kalau kita bisa mengembangkan seperti Sido Muncul di Jawa Tengah dan yang lain-lain, itu kan akan mendorong petani lokal bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan untuk bahan-bahan alam itu,” ujar politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim ini, Jumat (29/5).
RS Pemprov Wajib Sediakan Pengobatan Alternatif
Selain penguatan sektor produksi, salah satu poin progresif yang diusung dalam Raperda ini adalah dorongan agar rumah sakit milik Pemprov Jatim menyediakan layanan pengobatan berbasis bahan alam. Hal ini bertujuan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mengakses metode penyembuhan selain obat-obatan kimiawi.
“Di rumah sakit provinsi itu, saya dorong setelah rancangan peraturan daerah ini jadi, saya minta ada klausul tentang pelibatan rumah sakit provinsi dalam rangka untuk bisa membuat pengobatan alternatif. Artinya alternatif kimia, tidak hanya kimia tapi juga harus ada yang berbahan alami,” jelas legislator asal Dapil Malang Raya itu.
Konsep integrasi medis ini, menurutnya, bukan hal baru di dunia internasional. Ia mencontohkan keberhasilan sistem kesehatan di Tiongkok yang telah memadukan sains modern dengan kekayaan alam.
“Saya pernah ke Guangzhou (Tiongkok), di rumah sakitnya ada khusus menangani pasien dengan model pengobatan dari bahan alami seperti ini. Ya sembuh kok,” tambahnya.
Sinergi dengan BPOM
DPRD Jatim menyadari bahwa tantangan terbesar industri herbal lokal terletak pada ketatnya perizinan dan standar klinis. Oleh karena itu, Bapemperda berencana menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyusun skema perlindungan dan afirmasi bagi produsen lokal agar tetap kompetitif di tengah serbuan produk luar negeri.
“BPOM ini juga harus mulai mengembangkan bagaimana mereka melindungi obat-obatan tradisional kita ini, bahan alami ini. Karena memang pengembangan dunia secara luas, internasional itu kan mainstream-nya obat kimia. Kita ini kan melawan mainstream-lah dengan mengembangkan obat herbal itu,” paparnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan pemerintah melalui regulasi adalah kunci utama pertumbuhan industri lokal.
“Kita ingin mengundang BPOM, apa sih sebenarnya masalahnya dengan teman-teman kita ini, supaya kita bisa memberikan perlindungan pada mereka. Karena kalau tidak dilindungi pemerintah kan nggak akan tumbuh,” tegasnya.
Ruang Lingkup Komprehensif
Nantinya, Raperda ini akan mengatur secara komprehensif mulai dari keterlibatan perguruan tinggi dalam riset varietas tanaman, penyiapan SDM kesehatan seperti apoteker khusus bahan alam, hingga jaminan pasar bagi petani.
Dengan regulasi yang memadai, Jawa Timur diharapkan mampu memproduksi obat berbahan alam secara mandiri dan berkualitas tinggi. Saat ini, draf Raperda masih dalam tahap pematangan di tingkat Bapemperda sebelum nantinya dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Jatim untuk dibahas lebih lanjut menuju tahap pengesahan. (*)
