KabarBaik.co, Jombang– Pengembangan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang untuk tahun ajaran baru masih belum dapat dipastikan. Dinas Sosial (Dinsos) setempat mengaku masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat edaran sebagai dasar pelaksanaan program di daerah.
“Petunjuk resmi belum kami terima, sehingga untuk skema penerimaan peserta didik baru masih belum bisa dipastikan secara rinci,” kata Agung, Selasa (5/5).
Meski demikian, rencana penambahan kuota siswa sebelumnya telah disampaikan secara lisan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan ke Pendopo Kabupaten Jombang pada Februari 2026. Dalam kesempatan itu, disebutkan adanya target peningkatan kapasitas hingga 300 siswa pada tahun ajaran mendatang.
Menurut Agung, jumlah tersebut direncanakan terbagi pada tiga jenjang pendidikan.
“Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA direncanakan menampung 100 siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses penerimaan nantinya akan mengacu pada data terpadu pemerintah pusat melalui skema By Name By Address (BNBA). Program ini menyasar keluarga dalam kategori desil satu dan dua atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dilibatkan untuk melakukan pendataan dan asesmen calon peserta didik.
“Program ini tidak membuka pendaftaran umum. Sasaran utamanya anak dari keluarga rentan, termasuk yang putus sekolah,” jelasnya.
Agung menyebut, Sekolah Rakyat ditujukan untuk menjangkau kelompok “invisible” yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
“Kelompok ini sering kali terlewat dari sistem pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, mereka diupayakan bisa kembali mendapatkan hak belajar,” tambahnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat di wilayah Mojoagung telah berjalan dengan kapasitas 100 siswa, terdiri dari 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA.
Sementara itu, Kepala Sekolah SR Terintegrasi 8 Jombang, Andik Minarto, menyatakan pihaknya siap jika ada penambahan siswa pada tahun ajaran 2026/2027.
“Kami siap dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui keterbatasan fasilitas di gedung SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, yang saat ini digunakan.
“Daya tampung yang ada sekarang hanya sekitar 100 siswa. Jika ditambah hingga 300 siswa, tentu perlu tambahan sarana dan prasarana,” katanya.
Andik menambahkan proses penjaringan siswa tetap akan mengikuti instruksi yang ada sambil menunggu kepastian pembangunan gedung baru.
“Untuk penjangkauan siswa baru tetap dilaksanakan sesuai instruksi. Nanti akan ada koordinasi lebih lanjut terkait kondisi gedung baru,” jelasnya.
Sebagai informasi, gedung sementara SR Jombang saat ini berada di SKB Mojoagung. Sementara pembangunan gedung permanen telah berlangsung di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Proyek tersebut merupakan bagian dari Kementerian PUPR yang dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp1,165 triliun. Anggaran itu mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Gresik, Kota Surabaya, Jombang, Sampang, dan Tuban. (*)
