KabarBaik.co, Mataram– Pemprov NTB menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi ruang aman bagi anak-anak dengan latar belakang sosial kompleks, termasuk korban trauma dan penelantaran.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB Ahmad Masyhuri mengatakan Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kelompok anak paling rentan, khususnya yang berada pada desil terbawah tingkat kesejahteraan.
“Sekolah Rakyat ini memang diprioritaskan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, mereka yang benar-benar tidak mampu. Tapi tidak hanya itu, kita juga menampung anak-anak dengan kondisi sosial yang kompleks,” ujarnya, Rabu (15/4).
Masyhuri menekankan banyak anak yang membutuhkan penanganan khusus akibat pengalaman traumatis. Salah satu contoh terjadi di kawasan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di mana seorang siswa mengalami trauma berat setelah menyaksikan orang tuanya meninggal dunia saat gempa.
“Anak-anak seperti ini kita berikan tempat yang aman. Di Sekolah Rakyat ada psikolog yang mendampingi, jadi tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pemulihan mental,” jelasnya.
Menurut Masyhuri, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari perundungan hingga kekerasan fisik dan seksual, menjadi alasan kuat pemerintah menghadirkan konsep pendidikan yang lebih aman dan ramah anak.
Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan berbeda, menggabungkan pendidikan formal dengan perlindungan psikososial.
Sistem berasrama (boarding school) yang diterapkan memungkinkan pengawasan lebih ketat serta meminimalisasi pengaruh negatif dari lingkungan luar.
“Dengan sistem berasrama, anak-anak lebih terlindungi. Pengawasan juga maksimal sehingga potensi kekerasan bisa ditekan,” katanya.
Ia mengklai hingga saat ini belum ditemukan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat di NTB. Dinamika yang muncul justru berkaitan dengan kedekatan emosional antara anak dan orang tua.
“Kadang orang tua ingin mengambil kembali anaknya karena tidak tega berpisah. Tapi kita beri pemahaman bahwa ini demi masa depan anak,” tuturnya.
Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat di NTB disebut telah memenuhi standar tinggi. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, konsumsi, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar berbasis teknologi.
“Anak-anak sudah belajar dengan komputer, papan tulis elektronik, dan media digital lainnya. Fasilitasnya sangat baik,” ujarnya.
Saat ini, NTB memiliki lima Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Gunung Sari di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, mencakup jenjang SD hingga SMA. Selain itu, satu sekolah permanen tengah dibangun di Kabupaten Lombok Utara dengan konsep terintegrasi.
Pemerintah juga memastikan kualitas tenaga pendidik melalui proses rekrutmen oleh Kementerian Sosial, dengan melibatkan tenaga lokal yang kompeten.
“Banyak tenaga pengajar berasal dari lokal, baik ASN maupun P3K, dan mereka juga mendapatkan pelatihan dari pusat,” katanya.
Untuk menjamin program tepat sasaran, seleksi siswa dilakukan secara ketat melalui validasi data oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga pemerintah pusat.
Ke depan, Pemprov NTB juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) serta membuka layanan pengaduan guna mencegah dan menangani potensi kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Kita siapkan satgas dan nomor pengaduan agar masyarakat mudah melapor. Ini komitmen kita menjadikan sekolah benar-benar aman bagi anak,” tandasnya. (*)
