KabarBaik.co, Gresik – Tak hanya nelayan, reklamasi di pesisir utara Gresik juga berdampak ke pengepul ikan. Karena hasil tangkapan nelayan minim, penghasilan pengepul ikan di kawasan Mengare, Gresik, pun ikut terimbas.
“Dulu mapak (mengambil ikan, Red) bawa Rp 10 juta gak cukup. Sekarang Rp 5 juta gak ngentekno (tidak habis, Red),” ujar Nikmatin Fauziah, salah satu pengepul ikan.
Perempuan yang akrab disapa Titin ini mengatakan dulu dalam sehari ia bisa membeli rajungan hingga 1-1,5 kuintal. Namun saat ini, mendapatkan rajungan sebanyak Rp 35 kg saja sudah bagus.
Titin mengakui sejak masifnya proyek reklamasi dan industri di pesisir utara, secara perlahan hasil tangkapan nelayan berkurang. Secara perlahan pula, aktivitas jual beli ikan tak seagresif dulu lagi.
“Nelayan dan pengepul sama-sama nggliyeng (pusing, Red),” kata Titin.
Aktivitas Titin terhadap nelayan tidak hanya membeli ikan saja, namun juga membantu membelikan nelayan perahu untuk yang membutuhkan. Cara melunasinya dengan cara mengangsur.
“Kadang belikan nelayan perahu. Kalau dulu, 1-2 tahun sudah lunas. Kalau sekarang, bahkan hingga 5 tahun kadang gak balik (lunas),” lanjut ibu satu anak itu.
Baca Juga: Dulu Melimpah, Sekarang Pasrah: Derita Nelayan Gresik Terhimpit Reklamasi
Titin menduga aktivitas dan hasil reklamasi telah menghasilkan polusi industri yang membuat penghuni habitat laut seperti ikan, udang, dan rajungan, di kawasan Mengare mati.
“Atau bisa juga hewan-hewan laut yang tersisa gak mau hidup di situ lagi, pindah ke perairan yang lebih bersih,” tandas Titin.
Karena penghasilannya sebagai pengepul ikan menurun karena menurunnya hasil tangkapan nelayan, Titin kini membuka warung kopi untuk penghasilan tambahan.
“Pengepul saya serahkan ke suami, meski kadang masih bantu. Saya jaga warung,” tandas Titin.
Sorotan Pemerhati Lingkungan
Aktivitas reklamasi juga disorot Direktur Eksekutif Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation), Prigi Arisandi. Prigi melayangkan kritik tajam terhadap masifnya proyek reklamasi pesisir, terlebih peruntukannya bagi kawasan industri.
Menurut Prigi, mengubah perairan menjadi daratan beton bukan sekadar ekspansi ekonomi, melainkan bentuk “penggusuran paksa” terhadap ekosistem laut yang berdampak langsung pada hancurnya ekonomi nelayan tradisional.
Dalam keterangannya, peraih penghargaan Goldman Environmental Prize ini menegaskan bahwa ada hubungan kausalitas yang tak terbantahkan antara reklamasi dan hilangnya stok ikan secara permanen di suatu wilayah.
Kehilangan ‘Rahim’ Kelautan
Prigi menjelaskan bahwa wilayah pesisir yang sering menjadi target pengurukan—seperti hutan mangrove dan padang lamun—adalah “rahim” bagi keberlanjutan laut.
”Pesisir itu adalah nursery ground atau tempat pembesaran benih ikan dan udang. Ketika kawasan ini ditimbun untuk pabrik atau pelabuhan industri, kita sebenarnya sedang menghancurkan masa depan laut kita. Tanpa habitat pesisir, siklus hidup ikan terputus. Jangan heran kalau nelayan pulang dengan tangan hampa,” tegas alumnus Biologi Unair itu.
Sedimentasi dan Racun yang Tak Terlihat
Lebih lanjut, Prigi menyoroti bahwa dampak reklamasi tidak berhenti setelah proses pengurukan selesai. Operasional industri di atas lahan reklamasi sering kali membawa ancaman polusi yang lebih besar.
Lumpur dan Kekeruhan: Proses pengerukan (dredging) menyebabkan air menjadi keruh secara ekstrem, yang menurut Prigi, “mencekik” insang ikan dan membunuh terumbu karang.
Logam Berat: Industri yang berdiri di pinggir pantai memiliki risiko tinggi melepaskan limbah cair yang mengandung logam berat. “Ikan tidak akan bertahan di air yang beracun atau suhunya berubah akibat limbah pendingin mesin pabrik,” tambahnya.
Efek Domino bagi Nelayan Kecil
Dampak paling nyata terlihat pada nasib nelayan yang kapalnya berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Prigi melihat adanya ketidakadilan ruang yang sangat nyata.
”Reklamasi ini menciptakan privatisasi ruang laut. Area yang dulu menjadi wilayah tangkap bebas nelayan, kini menjadi area terbatas milik industri. Nelayan kecil terpaksa melaut lebih jauh ke tengah dengan risiko keselamatan lebih besar dan biaya BBM yang membengkak. Ini adalah pemiskinan struktural atas nama pembangunan,” ujar Prigi.
Seruan untuk Audit Lingkungan
Menutup pernyataannya, Prigi mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan yang transparan terhadap setiap proyek reklamasi. Dia mengingatkan bahwa keberlanjutan fungsi ekologis laut jauh lebih berharga daripada nilai investasi industri jangka pendek.
”Kita tidak bisa makan semen. Jika pesisir kita terus diprivatisasi dan dirusak, kita tidak hanya kehilangan ikan, tapi kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa maritim,” pungkasnya.(*)
