KabarBaik.co – Serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro per 30 November lalu baru mencapai 53,9 persen. Jumlah tersebut masih dinilai rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, serapan anggaran per 30 November 2024 sebesar 53,90 persen. Dari total anggaran belanja Rp 8,2 triliun pada tahun ini, yang terealisasi baru sekitar Rp 4,4 triliun. ”Persentase belanja 53,90 persen sampai dengan 30 November 2024,’’ ujarnya, Sabtu (7/12).
Luluk beralasan minimnya serapan APBD pada tahun ini karena dipicu kendala teknis dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Untuk mempercepat serapan anggaran, pemkab telah berupaya melakukan percepatan pencairan dengan monitoring evaluasi kegiatan proyek strategis daerah (PSD).
Selain itu, lanjut Luluk, untuk antisipasi lambatnya SIPD, juga dilakukan pencairan dengan memanualkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM). ”Juga evaluasi penyerapan anggaran yang dipimpin oleh Pj Bupati setiap bulan,’’ jelas Luluk.
Ahmad Suprianto, ketua Komisi C DPRD Bojonegoro mengatakan, besar kemungkinan sisa lebih pembayaran (silpa) tahun ini akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 3,2 triliun.
“Sudah menjadi makanan (serapan rendah) tiap tahun. Menunjukkan tidak seriusnya eksekutif (pemkab) dalam mengelola uang rakyat,’’ ujar Ahmad Supriyanto.
Menurutnya, realisasi belanja pemkab baru di angka 53,9 persen atau Rp 4,4 triliun dari Rp 8,2 triliun. Serapan tidak akan mencapai 100 persen hingga akhir tahun. Semu aini terjadi karena berbagai faktor, terutama perencanaan yang kurang maksimal. “Ini akan menjadi rapor merah untuk pemkab,” pungkasnya. (*)
