KabarBaik.co- Belum reda ketegangan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan sejumlah kiai/tokoh NU yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Organisasi, dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), belakangan juga mengemuka ketegangan baru. Yakni, PBNU dengan Jamiyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (Jatman).
Dikutip dari Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, Pasal 18, Jatman adalah badan otonom (banom) berbasis profesi dan kekhususan lainnya yang beranggotakan warga NU pengamal tarekat yang muktabarah. Untuk diketahui, pimpinan tertinggi atau Rais Am Jatman saat ini adalah Habib Luthfi bin Yahya, ulama sepuh asal Pekalongan, Jateng, yang juga salah seorang mustasyar (penasihat) PBNU.
Nah, ikhwal ketegangan itu bermula dari beredarnya surat undangan berkop PBNU. Undangan itu ditujukan kepada pengurus wilayah Jatman untuk menghadiri silaturahmi dengan PBNU di Kota Surabaya, pada Kamis, 19 September 2024. Surat tertanggal 6 September 2024 itu diteken KH Zulfa Mustofa (wakil ketua umum PBNU) dan Drs H Lukman Khakim (wakil sekretaris jenderal PBNU). Surat itu telah beredar luas. Termasuk di media sosial.
Surat PBNU itupun kemudian mendapat balasan dari pengurus pusat Jatman, tertanggal 10 September 2024. Selain ditandatangani Habib Luthfi selaku Rais Am Jatman, surat bernomor A1.332/0-SR/IX/2024 itu juga diteken KH Muh. Munawir Tanwir (wakil katib Am Jatman). Inti suratnya menginstruksikan seluruh pengurus wilayah Jatman untuk tidak menghadiri undangan PBNU di Kota Surabaya pada 19 September tersebut.
’’Siapa pun pengurus idaroh yang menghadiri undangan PBNU dimaksud, akan dikenakan sanksi ke-jamiyyah-an secara tegas oleh idaroh aliyyah (pengurus pusat, Red). Setiap idaroh di semua tingkatan harus solid, tidak mudah dicerai berai oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun, seraya memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk merawat nilai-nilai luhur Thoriqoh al-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah.’’demikian antara lain bunyi surat dari pengurus pusat Jatman.
Situasi dan kondisi itupun, belakangan mengundang respons dari sejumlah kalangan. Salah seorang di antaranya dari Moh. Yasir Alimi PhD, dosen Universitas Negeri Semarang, pecinta ulama dan thariqah. Berikut analisanya yang dimuat di website resmi Jatman.or.id, Kamis (12/9/2024), yang berjudul Seruan Moral dan Spiritual untuk PBNU terkait Jatman:
Pertama, PBNU mengeluarkan surat undangan terhadap pengurus Jatman tingkat wilayah (idaroh wustho) untuk silaturahmi di Surabaya, tanggal 19 September. Surat tidak ada stempel, dan ditandatangani oleh Kiai Zulfa Musthofa sebagai wakil ketua umum dan Drs H Lukman Hakim sebagai wakil Sekjend. Tidak ditandatangani ketua umum PBNU, Sekretaris, atau Rais Am PBNU.
Kedua, pendekatan PBNU terhadap Jatman tersebut kurang tepat. Jatman adalah organisasinya ulama tasawuf yang menjunjung akhlak tasawuf, maka penyelesaian dengan menggunakan cara politik kekuasaan tidaklah tepat. Mau menyelesaikan masalah di Jatman seperti dengan cara menyelesaikan di PKB tentu tidak pas. Dengan mengundang idaroh wustho, tanpa melibatkan idaroh aliyah (pengurus pusat), seolah PBNU mengajari murid-murid tarekat melawan gurunya.
Ketiga, mestinya diselesaikan dengan pendekatan keulamaan, bukan dengan struktur hierarki kekuasaan organisasi semata. Dalam NU yang ada tidak hanya AD ART dan formalitas struktur kekuasaan, tapi juga tradisi keulamaan. Inilah uniknya NU, ada otoritas organisasi, tetapi tidak menafikan otoritas spiritual. Terkadang ada pengurus NU kelas tinggi itu santrinya kiai sepuh, kampung, ndeso, tidak ikutan medsos ini itu, bahkan kiai itu tidak ikut dalam struktur NU atau kalaupun ikut, paling di struktur NU paling bawah. Namun pendekatan kepada kiainya itu bukan dengan struktur formal hierarki organisasi.
Keempat, PBNU hari ini nampaknya memang ingin bergerak melesat menjadi organisasi modern rasional (mungkin seperti pengelolaan organisasi Muhammadiyah). Tetapi tetap harus dipandang bahwa kelahiran NU itu basisnya adalah sebuah kultur pesantren dan kultur spiritual yang berbeda dengan organisasi modern. Sehingga cara penyelesaian perbedaan dalam organisasi jika buntu tidak bisa diselesaikan dengan cara organisasi modern karena akan meninggalkan konflik yang tidak berkesudahan, ada pihak yang disakiti, sementara pesan organisasi NU adalah menjaga persatuan ulama sebagaimana dalam qanun asasi Mbah KH Hasyim Asy’ari. Maka alternatif penting yang dimiliki NU adalah penyelesaian dengan kultur pesantren.
Kelima, bagaimanapun Maulana Habib Luthfi sangat banyak sekali jasanya kepada Jatman dan NU. Di bawah kepemimpinan Maulana Habib Luthfi, Jatman telah mencapai kemajuan dan prestasi luar biasa dalam kepemimpinan spiritualitas, kaderisasi generasi muda, kepemimpin sosial di luar NU, kedekatan dan persatuan dengan TNI-Polri dan umara, pembangkitan semangat ke-NU-an, penggeloraan kecintaan pada kiai-kiai pesantren dan para sesepuh pendahulu, dan kepemimpinan spiritual tingkat internasional. Maka tidak selayaknya beliau dengan jasa seperti itu dan sebagai sesepuh/orang tua diperlakukan secara tidak hormat dengan memotong, tanpa komunikasi, tanpa silaturahmi, seolah Maulana Habib Luthfi sudah tidak ada. Yang demikian bukanlah akhlak Nahdhiyyin terhadap orang tua, sesepuh atau ulamanya.
Keenam, alasan untuk entah penyelenggaraan MLB (muktamar luar biasa, Red) atau penunjukan langsung oleh PBNU dengan alasan demisioner tidaklah tepat. Pengurus Jatman baru demisioner sejak September 2023 dan sudah mengajukan surat kepada PBNU di bulan Agustus 2023 agar muktamar bisa diselenggarakan setelah pelantikan presiden. Sementara GP Ansor di masa Gus Yaqut pernah demisioner selama 4 tahun, yaitu berakhir pada tahun 2020 tapi baru menyelenggarakan kongres di tahun 2024. Maka upaya PBNU untuk menyelesaikan perbedaan di Jatman hendaknya mengutamakan akhlak-akhlak tasawuf, mengutamakan persatuan, menghindari perpecahan, mengutaman pengendalian diri dan kesabaran. Hendaknya penyelesaiannya melalui mekanisme dan tata tertib yang sudah ada.
Ketujuh, penyelesaian persoalan Jatman dengan pendekatan ulama yang mengedepankan keulamaan, kasih sayang, dan kesabaran akan berdampak sangat baik bagi NU, Nahdhiyyin dan bangsa dan hal tersebut akan menggembirakan Nabi Muhammad SAW.
Kedelapan, di grup WA Idaroh Aliyah juga tidak pernah menyerang Ketum PBNU atau lembaga PBNU, bahkan juga tidak pernah membalas serangan-serangan dari luar karena isinya kiai-kiai sepuh, yang menghadapinya dengan pasrah saja karena mengutamakan adab tasawuf dan keluguan menghadapi disrupsi digital dikalangan sepuh. Habib Luthfi sendiri sering berpesan agar menjaga wibawa pemimpin dan tidak usah menanggapi berita berita di medsos yang akan mengotori hati. Hal Ini adalah modal untuk menyelesaikan masalah dan kesalahpahaman dengan musyawarah.
Kesembilan, tantangan kedepan sangat berat, dan hanya bisa dihadapi dengan persatuan. Perubahan iklim yang mengancam kedaulatan pangan, disrupsi digital yang mengancam sendi-sendi keulamaan, keaswajaan dan ke-NU-an, goncangan geopolitik internasional dan pelemahan serta adu domba dari dalam maupun luar negeri, bila masalah bisa diatasi dengan baik dan persatuan, maka optimis tantangan berat bisa diatasi. Disrupsi digital dan post truth telah melemahkan relasi-relasi antar ulama juga ukhuwwah nahdhiyyah, dipecah oleh prasangka-prasangka, inilah momentum untuk memperbaiki keadaan ini. Mewadahi dan menyatukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mengatasi kesalahpahaman, merupakan tujuan utama NU inilah saatnya yang paling tepat untuk mewujudkannya dan umat sangat membutuhkannya.
Sejarah Kelahiran Jatman
Jatman berdiri sejak kelahirannya di Tegalrejo, Magelang, Jateng, pada 10 Oktober 1957. Dilansir dari website NU Online, 10 Oktober 2023, organisasi ini diprakarsai oleh (1) KH Muslih Abdurrohman, Mranggen Demak Jawa Tengah; (2) KH Nawawi, Berjan Purworejo Jawa Tengah; (3) KH Masruhan, Mranggen Demak Jawa Tengah; KH Khudlori, Tegalrejo Magelang Jawa Tengah; dan Andi Potopoi, Bupati Grobogan Jawa Tengah pada awal pendiriannya.
Di masa-masa awal organisasi ini, tidak ada imbuhan nama an-Nahdliyah. Baru setelah ditetapkan masuk sebagai badan otonom NU, nama tersebut ditambahkan di belakangnya. Penetapan Jatman sebagai Banom ini dilakukan pada Muktamar Ke-26 di Semarang, Jawa Tengah pada 1979. Hal ini berdasarkan usulan para sesepuh tarekat, seperti KH Muslih Abdul Rahman, KH Turaichan Adjuri, dan KH Adlan Ali pada sidang pleno Syuriyah PBNU agar jam’iyah tarekat tetap satu langkah dan satu posisi dengan Ahlussunnah wal Jama’ah. Lalu terbit Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 137/Syur.PB/V/1980 sebagai pengesahannya.
Dilansir dari Ensiklopedia NU, ada dua alasan di balik penamaan an-Nahdliyah di belakang organisasi para pengamal tarekat ini. Pertama, para pengamal tarekat selalu tergerak untuk melaksanakan ibadah dan zikir kepada Allah SWT. dengan mengikuti haluan Ahlussunnah wal Jama’ah dan mazhab empat, mengamalkan ajaran tasawuf dari para ulama salafush shalih, serta berperan aktif dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, kata “an-Nahdliyah” juga dimaksudkan untuk membedakan diri dengan organisasi serupa yang bukan Nahdliyah. Hal ini berarti, penamaan Nahdliyah guna menjadi pembeda organisasi ini dengan yang tidak termasuk dalam bagian dari jam’iyyah NU.
Organisasi Jatman ini didirikan bertujuan untuk mengusahakan berlakunya syariat lslam lahir dan batin dengan berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah yang berpegang kepada salah satu madzhab empat; mempergiat dan meningkatkan amal saleh lahir dan batin menurut ajaran ulama shalihin dengan suatu janji setia (bai’ah shalihah); menyelenggarakan pengajian (khususi) dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat (ulumun nafi’ah).
Dalam hal struktur, organisasi ini mempunyai kepengurusan di tingkat pusat yang bernama Idaroh Aliyah, di tingkat provinsi dengan nama Idaroh Wustho, di tingkat kabupaten atau kota dengan nama Idaroh Syu’biyah, dan di tingkat kecamatan dengan istilah Idaroh Ghusniyah, serta di tingkat desa atau kelurahan dengan sebutan Idaroh Syafiyah. (*)
