KabarBaik.co – Tingginya angka sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di Kabupaten Bojonegoro selama beberapa tahun membuat praktisi ekonomi, Moh Saiful Anam, angkat Bicara. Perencaan yang kurang matang dianggap menjadi salah satu faktor penyebab silpa Kabupaten Bojonegoro selama beberapa tahun terakhir tinggi hingga mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Saiful menilai tingginya silpa di Kabupaten Bojonegoro maupun di daerah lain dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. “Hampir seluruh daerah memiliki silpa yang cukup tinggi, ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran,” ujar kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro itu, Senin (6/1).
Pria yang akrab disapa Anam itu menilai terdapat beberapa faktor penyebab tingginya silpa di Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya adalah perencanaan kurang matang yang menjadikan keterlambatan pembayaran di akhir tahun anggaran. “Perencanaan ini akan sangat berpengaruh terkait pembangunan daerah, karena dalam melakukan pembangunan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu sering kali memakan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan harus tertunda,” tuturnya.
Faktor berikutnya, lanjut Anam, adalah efisiensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak anggaran yang dikelola, maka akan semakin besar peluang kesalahan dalam mengelola anggaran tersebut.
Faktor berikutnya adalah pendapatan yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Terlebih setiap tahunnya Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana segar dari dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang mencapai Rp 12,9 Triliun terhitung sejak 2019 sampai tahun 2024.
“Akan sangat ironi anggaran sebesar itu tidak terserap sehingga menjadikan silpa setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bisa mengelola itu untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Adapun faktor terakhir penyebab tingginya silpa di Kabupaten Bojonegoro karena pola kebijakan yang konservatif. “Namun dari kesemua faktor adalah perencanaan yang kurang matang, sehingga dalam melakukan eksekusi dalam melakukan belanja daerah jika perencanaan sudah matang dapat menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Di tahun 2024 kemarin, silpa Kabupaten Bojonegoro tembus di angka Rp 3,7 triliun, sementara di tahun 2023 Silpa Kabupaten Bojonegoro mencapai Rp 2,8 triliun. (*)
