KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggencarkan strategi pengentasan kemiskinan melalui validasi data penduduk miskin dan pendampingan intensif Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mendorong kemandirian masyarakat. Hal tersebut mengemukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendamping PKH yang digelar pada Rabu (12/2).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik Umi Khoiroh, menegaskan bahwa validasi data penduduk miskin menjadi langkah krusial dalam strategi pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus memantau dan memperbarui data untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.
“Keakuratan data adalah kunci utama. Dengan data yang valid, bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan berdampak signifikan pada upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Umi Khoiroh.
Untuk mendukung hal ini, Dinas Sosial Gresik telah menyusun 21 indikator kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2024. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan rumah, fasilitas sanitasi, sumber air minum, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga akses layanan kesehatan.
Pendamping PKH memegang peran sentral dalam strategi ini. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Setiap pendamping PKH ditargetkan untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH setiap tahun, dengan masa penerimaan bantuan maksimal 5 tahun.
“Tujuannya adalah menciptakan kemandirian masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial secara terus-menerus,” jelas Umi Khoiroh.
Pendamping PKH juga bertugas memastikan bahwa penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Mereka akan memantau perkembangan ekonomi keluarga penerima bantuan secara berkala. “Jika kondisi ekonomi keluarga sudah membaik, mereka harus digraduasi agar bantuan dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” tambahnya.
Dalam Rakor tersebut, Dinas Sosial Gresik juga menekankan pentingnya akselerasi graduasi KPM PKH. Program ini dirancang untuk mendorong penerima bantuan meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Pendamping PKH diharapkan dapat memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar mampu membangun usaha atau mencari pekerjaan yang lebih baik.
“Kami mengimbau para pendamping desa untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi agar masyarakat dapat segera mandiri,” ujar Umi Khoiroh. Selain itu, Dinsos Gresik juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyelaraskan program dan kebijakan.
Dengan strategi validasi data yang akurat dan pendampingan intensif, Pemkab Gresik optimis dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. (*)
