KabarBaik.co – Pengelolaan keuangan daerah di tahun 2024 mendapat perhatian serius kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Kalangan legislatif meminta agar pemerintah daerah lebih realistis dalam pengunaan anggaran. Hal ini berkaca dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023.
Program kerja selama tahun 2023 mendapat berbagai sorotan. Khususnya berkaitan dengan progres pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah. Komisi III DPRD Gresik pun mencatat beberapa proyek yang belum tuntas dengan nilai anggaran mencapai Rp 5,7 miliar.
Di antaranya pembangunan jembatan Pacuh Balongpanggang, peningkatan Jalan Domas – Gluranploso, hingga pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Lamong. “Tentu kami mendorong agar segera diselesaikan pada tahun ini, mengingat sektor tersebut sangat vital untuk aktifitas masyarakat,” ujar anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi.
Hal lain yang menjadi catatan yakni mekanisme pengelolaan anggaran yang dinilai kurang profesional. Terbukti, pemerintah harus menunggak hutang hingga Rp 142 miliar untuk 424 paket pekerjaan. Ini tentu menjadi preseden buruk yang harus diantisipasi.
“Memang sudah terlunasi meksipun harus melakukan pergeseran anggaran. Dampaknya pun akan terlihat pada program kerja tahun anggaran 2024,” beber politisi PKB asal Kecamatan Menganti, Gresik itu.
Masalah ketersediaan anggaran pun dikhawatirkan berdampak pada program kerja lainnya. Pihaknya pun mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mampu menggenjot pendapatan dari berbagai sektor.
Pihaknya berharap agar pemerintah harus realistis dalam melakukan penggunaan anggaran 2024. Bahkan, menambah sektor pendapatan yang belum tersentuh secara maksimal. “Jangan terpaku pada program kerja saja, namun juga harus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan. “Kami terus melakukan analisis studi program Pemkab Gresik secara umum. Mulai dari penetapan program kerja, waktu realisasi, beban fiskal, dan lainnya,” ungkap politisi PDIP itu.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan serius. Khususnya berkaitan beban fiskal yang terlampau berat hingga berpengaruh pada program kerja lainnya. “Sehingga, harus dicari solusinya. Sekaligus menyusun skema anggaran yang baik dan proporsional agar tidak kembali terulang,” ujarnya.
