KabarBaik.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil langkah tegas menanggapi isu maraknya judi online yang mulai merambah Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov Jatim menggelar penguatan integritas bertajuk Stop Judi Online ASN Jatim Berintegritas.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BKD Jatim, Surabaya, ini menjadi bukti sinergisitas antarinstansi dalam upaya menjaga marwah abdi negara. Sebanyak 85 peserta hadir, terdiri dari Sekretaris, Kasubbag Umum Kepegawaian, serta para ASN di lingkungan Pemprov Jatim, yang siap menerima bekal pengetahuan untuk menghadapi ancaman digital.
Acara dibuka oleh Sekretaris BKD Jatim, Ninik Setiasih, mewakili Kepala BKD Jatim. Dalam sambutannya, Ninik menegaskan bahwa kolaborasi antara BKD dan Diskominfo Jatim ini sangat vital untuk memperkuat komitmen ASN dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan daya saing.
“Ke depannya, kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan instansi lain agar semakin banyak isu strategis yang bisa kita bahas bersama demi mewujudkan ASN Jawa Timur yang profesional dan berdaya saing,” jelas Ninik, Kamis (30/10).
Ninik menyoroti judi online sebagai ancaman serius yang kini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah menjerat ASN—golongan yang seharusnya menjadi teladan bagi publik. Kemudahan akses dan sulitnya pengawasan membuat praktik terlarang ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, sosial, psikologis, yang pada akhirnya berdampak pada kehancuran keluarga dan rusaknya moral.
“Judi online saat ini semakin memprihatinkan sebab tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah menjerat ASN. Padahal, ASN adalah abdi negara yang harusnya menjadi teladan,” ujar Ninik dengan nada prihatin.
Oleh karena itu, ia berpesan keras kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim agar tidak coba-coba terlibat. Ninik memperingatkan, sekali ASN terjerat, dampaknya akan sangat serius, bukan hanya memicu masalah pribadi atau keluarga, tetapi juga berujung pada hukuman dan sanksi disiplin.
Ditinjau dari aspek hukum, Ninik memaparkan bahwa judi online jelas dilarang. Meskipun aparat penegak hukum dan KOMINFO terus berupaya memblokir situs dan menindak pelaku sesuai UU ITE dan KUHP, celah penyalahgunaan selalu ada.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam praktik judi online merupakan pelanggaran berat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Konsekuensi dari pelanggaran berat ini bisa berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dari status ASN.
“Hanya ingin tahu ataupun coba-coba dan main-main, bisa berpotensi mengorbankan masa depan yang telah dibangun dengan susah payah dan kerja keras,” ajak Ninik.
Acara penguatan integritas ini menghadirkan tiga narasumber ahli: Panit I Unit 3 Subdit III Reserse Siber Polda Jatim 2025, IPTU Ghuraf Maulana; Konsultan Keamanan Cyber, Ryan Fabella; serta Plt. Bidang PKPH ASN BKD Jatim, Faristian Marga Narinta.
Di akhir kegiatan, Ninik Setiasih berharap ASN di Jawa Timur semakin sadar, waspada, dan tegas dalam menjaga integritas serta profesionalisme. “Kami ingin memastikan bahwa ASN Jatim bersih dari praktik Judol. Dengan semangat optimisme, mari kita laksanakan dan sampaikan pesan Stop Judi Online ASN Jatim Berintegritas,” pungkasnya.
