KabarBaik.co, Blitar – Pemerintah Kota (Pemkab) Blitar memastikan tidak membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026. Keputusan ini diambil bukan semata kebijakan internal, melainkan karena terbentur aturan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, menyebut saat ini porsi belanja pegawai sudah melampaui batas yang ditetapkan.
“Belanja pegawai kita sudah mencapai sekitar 37,7 persen dari APBD. Jadi memang tidak memungkinkan membuka formasi tahun ini,” ujarnya, Senin (20/4).
Tak hanya CPNS, Pemkot juga memastikan tidak membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mengatur batas ideal belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Aturan ini sekaligus memberi masa transisi bagi daerah hingga 2027 untuk menyesuaikan struktur anggarannya.
“Ini bukan hanya soal kemampuan daerah, tapi juga penyesuaian terhadap regulasi nasional,” jelasnya.
Dengan kondisi saat ini, Pemkot memilih menahan rekrutmen dan fokus menata kembali kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah pegawai non-ASN, seiring upaya menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kapasitas fiskal daerah.
“Ke depan kita harus menyesuaikan antara kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran,” katanya.
Kebijakan ini berdampak langsung pada peluang kerja di sektor pemerintahan yang semakin terbatas. Masyarakat pun diimbau mulai mempertimbangkan alternatif pekerjaan di luar sektor ASN.
Di sisi lain, langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga ruang fiskal agar tidak habis untuk belanja pegawai, sehingga anggaran tetap bisa dialokasikan untuk program prioritas dan pelayanan publik.
“Ini bagian dari menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan,” pungkasnya.(*)
