KabarBaik.co, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 453,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 8.093 triliun jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp 17.850 per dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,4 persen (year-on-year/yoy). Bank sentral menilai perkembangan tersebut tetap terjaga, didukung peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang semakin moderat.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 2,9 persen secara tahunan. “ULN pemerintah itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I/2026 sebesar 3,8 persen (yoy),” kata Denny dalam keterangan resminya, Rabu (19/8).
Menurut dia, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang dinilai tetap terjaga.
Pemerintah, lanjut Denny, juga terus berkomitmen menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga tepat waktu. “ULN dikelola secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujarnya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,0 persen dari total ULN pemerintah.
Berikutnya administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. Denny menegaskan posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang berjangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh naiknya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Peningkatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan operasi moneter yang berorientasi pasar atau pro-market. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya kembali ketidakpastian global.
ULN Swasta Masih Kontraksi
Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi meskipun penurunannya semakin moderat. Pada triwulan II 2026, ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS atau terkontraksi 0,6 persen secara tahunan.
Angka tersebut membaik dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan I 2026 yang mencapai 1,3 persen.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4 persen secara tahunan. Kontraksi itu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,3 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4 persen dari total ULN swasta. “ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta,” kata Denny.
Rasio ULN terhadap PDB 30,6 Persen
BI menyatakan struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat. Hal itu antara lain tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,6 persen pada triwulan II 2026. Selain itu, ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.
Denny mengatakan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN guna menjaga struktur utang tetap sehat dan mengantisipasi berbagai risiko terhadap stabilitas perekonomian. “Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta meminimalkan risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. (*)
