KabarBaik.co – Organisasi kemasyarakatan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (15/5). Dalam aksi tersebut, GPI menyoroti sejumlah persoalan yang menurut mereka merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
Ketua GPI Jaka Prasetya, menyampaikan bahwa persoalan-persoalan seperti dugaan jual beli jabatan hingga pelanggaran dalam mekanisme hibah, seharusnya tidak dibebankan kepada pemerintahan yang baru.
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan pemerintahan yang lama, tapi sayangnya tidak diindahkan. Sekarang muncul lagi di pemerintahan yang baru. Jangan sampai mereka yang sekarang ikut terseret akibat kesalahan masa lalu,” ujarnya, Kamis (15/5).
GPI menyatakan tetap mendukung program-program yang dijalankan pemerintahan saat ini, termasuk hibah bangunan maupun anggaran kepada instansi seperti kejaksaan. Namun mereka menekankan pentingnya menjaga mekanisme agar tetap sesuai aturan.
“Kalau mekanismenya benar, kami tetap mendukung. Tapi kalau ada pelanggaran, itu jadi beban. Kasihan kalau pemerintahan baru harus menanggung resikonya,” tambah Jaka.
Terkait pembangunan kantor kejaksaan baru, GPI meminta agar Pemkab Blitar benar-benar mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesesuaian antara prosedur hibah dan peraturan yang berlaku.
“Kami hanya ingin agar hubungan antara pemerintah dan kejaksaan tetap harmonis dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya.(*)
