KabarBaik.co, Bojonegoro – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mengatasi kekeringan di sektor pertanian melalui program pembangunan sumur bor masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal perizinan.
Awalnya program yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menargetkan pembangunan 128 titik sumur bor. Namun, setelah melalui proses seleksi administrasi, hanya 53 titik yang dinyatakan lolos.
Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro juga mengalokasikan anggaran melalui APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pembangunan 92 titik sumur bor. Bahkan, rencana tersebut sempat berkembang menjadi program yang lebih besar, yakni pembangunan hingga 400 sumur bor berbasis energi surya (solar cell).
Sayangnya ambisi tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Selain membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp 19 miliar, program ini juga terbentur proses perizinan pengambilan air tanah yang dinilai cukup rumit.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait alur perizinan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan arahan dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian ESDM, pemerintah provinsi, hingga badan geologi.
“Proses perizinan masih belum jelas karena adanya perbedaan arahan antar instansi,” ujar Zainal, Sabtu (18/4). Kondisi tersebut membuat pelaksanaan program menjadi terhambat. Pemkab Bojonegoro pun berharap adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat proses perizinan, termasuk dari DPRD Bojonegoro.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyaasmi, menyatakan kesiapan lembaganya untuk turut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, program ini harus segeral terealisasi untuk menjaga ketersediaan air disektor pertanian di wilayah Bojonegoro.
“Kami siap bersurat ke instansi terkait. Ini perlu dipastikan, apakah ke badan geologi atau ke mana, agar tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Sementara itu, 53 titik sumur bor yang telah disetujui saat ini tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Purwosari, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang, dan Trucuk.
Program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian. Dengan target pengairan lahan seluas sekitar 1.309,49 hektare, pembangunan sumur bor menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Bojonegoro, terutama di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi. (*)
