KabarBaik.co, Bojonegoro – Temuan sejumlah anomali dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi alasan Pemkab Bojonegoro melakukan ground checking atau verifikasi lapangan secara besar-besaran. Langkah ini ditempuh untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Anomali yang ditemukan pada hasil verifikasi dan validasi (verval) periode Januari hingga April 2026 dinilai cukup mencolok. Beberapa di antaranya adalah adanya warga yang tercatat memiliki kandang babi, beberapa Kartu Keluarga (KK) berada dalam satu rumah, pendapatan keluarga yang hanya tercatat Rp 200 ribu per bulan, hingga lansia yang masuk kategori tidak memiliki telepon seluler.
Karena ditemukan berbagai kejanggalan tersebut, Pemkab Bojonegoro mengintruksikan seluruh ASN di semua kedinasan untuk terjun langsung ke lapangan sejak 11 mei 2026.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Endah Retnaningroem, mengatakan verifikasi ulang harus dilakukan agar data yang digunakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
“Anomali yang sebelumnya itu terjadi karena adanya kejanggalan, sehingga harus dilakukan verifikasi ulang berupa ground checking,” ujarnya, Sabtu (30/5).
Menurut Endah, jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pengecekan langsung ke rumah-rumah warga menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Dampak dari percepatan proses verifikasi tersebut terlihat dari capaian pendataan ulang yang hampir tuntas. Hingga Jumat (29/5) pukul 13.00 WIB kemarin, progres ground checking DTSEN di Bojonegoro telah mencapai 99,81 persen dan ditargetkan selesai 100 persen pada hari ini Sabtu (30/5).
“Kemarin progresnya mencapai 99,81 persen per pukul 13.00 WIB, hari ini kami targetkan 100 persen,” kata Endah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan utama pendataan ulang ini adalah menghasilkan basis data sosial ekonomi yang lebih valid. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaat program.
“Pendataan ulang DTSEN ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, agar penyerahan bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Setelah proses ground checking selesai, data hasil verifikasi tidak langsung digunakan. Sebagai tindak lanjut, seluruh data akan diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pengolahan, penyelarasan, dan pembenaran data. Akibat proses penyelarasan tersebut, hasil akhir DTSEN yang telah diperbarui diperkirakan baru dapat diketahui sekitar tiga bulan mendatang.
“Nanti kami serahkan ke BPS untuk dilakukan penyelarasan, dan sekitar tiga bulan nanti baru bisa keluar,” pungkas Endah. (*)
