KabarBaik.co, Surabaya – Pemerintah mendorong langkah konkret penghematan energi dengan mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membangun pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyambut positif imbauan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan WFH di kalangan dunia usaha tidak bisa dilakukan secara seragam di semua sektor.
“Kami sambut baik imbauan ini karena tujuannya untuk penghematan energi. Tapi sektor usaha itu beragam. Di sektor transportasi dan logistik tentu tidak bisa berhenti, begitu juga manufaktur, tidak mungkin mesin berjalan sendiri,” ujarnya, Kamis (9/4).
Menurutnya, pelaku usaha tetap akan mendukung kebijakan tersebut dengan pendekatan selektif, menyesuaikan karakteristik masing-masing sektor. Bagian pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah akan dioptimalkan tanpa mengganggu operasional utama.
“Yang bisa dilakukan WFH akan kami pilih. Intinya bagaimana tetap bisa berkontribusi dalam penghematan energi tanpa mengorbankan kinerja,” katanya.
Adik menekankan, produktivitas harus tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan WFH, khususnya di sektor industri. Ia menilai, kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan performa usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Seperti halnya ASN yang dituntut menjaga kualitas layanan saat WFH, di industri juga sama. Jangan sampai produktivitas turun. Tinggal dicari bagian mana yang bisa menyesuaikan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kinerja industri di Jawa Timur saat ini masih dalam fase pertumbuhan yang relatif tipis. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang berada di kisaran 51, menunjukkan ekspansi namun belum signifikan.
“Industri memang tumbuh, tapi belum kuat. Ini jadi pertimbangan penting bagi pengusaha. Mereka ingin efisien, tapi tetap menjaga performa,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama jika benar-benar mengurangi mobilitas harian pekerja.
Adik juga mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini tengah menghadapi tekanan dari kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mulai berdampak pada sektor logistik dan industri berbasis impor.
“Di pelabuhan sudah terasa dampaknya, terutama untuk logistik dan industri kimia. Banyak bahan baku seperti plastik yang masih bergantung pada impor,” ujarnya.
Selain itu, sektor baja juga mulai terdampak kenaikan biaya, seiring meningkatnya ongkos logistik global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Walaupun harga BBM dalam negeri relatif stabil, biaya logistik pasti naik. Apalagi pengiriman energi dari luar negeri. Kurs rupiah yang melemah juga ikut menambah beban biaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, waktu pengiriman barang berpotensi semakin panjang, khususnya melalui jalur laut. Kondisi ini mengingatkan pada situasi saat pandemi Covid-19, ketika antrean kapal dan kontainer menyebabkan keterlambatan distribusi. “Kapal dan kontainer sebenarnya ada, tapi karena antreannya panjang, barang jadi terlambat sampai. Seolah-olah tidak tersedia,” ungkapnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Adik melihat peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat transformasi menuju industri ramah lingkungan. Menurutnya, dorongan efisiensi energi dapat menjadi momentum untuk beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.
“Ini ada hikmahnya. Dunia sedang bergerak ke arah green industry. Mau tidak mau, pelaku usaha dan masyarakat harus beradaptasi,” pungkasnya.
