KabarBaik.co, Surabaya — Sebanyak 44 ribu anak dari jenjang SD hingga SMA di Jatim putus sekolah. Itu dikatakan Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno usai mengikuti upacara bendera HUT ke-81 RI di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/8).
44.000 Anak Putus Sekolah, Program PPBC Jadi Harapan
Sri Untari menjelaskan pemerintah pusat telah menyelenggarakan Program Pembelajaran Belajar Cepat (PPBC) serta paket A, B, dan C guna menjembatani anak-anak yang putus sekolah. Program SMA Terbuka juga ditempatkan di SMA Kepanjen sebagai induk.
“Ini menjadi salah satu cara agar anak-anak yang tidak sekolah segera bisa merampungkan pendidikannya. Namun tidak mudah banyak kendala, orang tua bekerja, atau anaknya sendiri sudah enggan. Banyak yang bilang, ‘Capek saya ke sekolah.’ Itu yang banyak saya temui di lapangan,” ungkapnya.
Kesehatan Mental Anak Jadi Temuan Baru
Sri Untari menyoroti temuan yang mengkhawatirkan, banyak anak yang mengalami depresi. Data menunjukkan jumlah pasien di RSUD Jiwa Negeri mencapai hampir 100.000 anak di seluruh Jawa Timur, mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
“Ini menjadi temuan baru yang berat. Kok banyak anak depresi? Ini PR besar bagi kita semua,” tegasnya.
PHK, Kebakaran Bromo, dan Kekerasan Meningkat
Selain pendidikan, Sri Untari juga menyampaikan sejumlah isu krusial lainnya, Potensi PHK, Lebih dari 2.000 pekerja terancam PHK. Pemerintah diminta mendorong mekanisme tripartit agar hak pekerja termasuk pesangon 6 bulan terbayar sesuai undang-undang.
Kebakaran Bromo, Kebakaran hutan di Bromo terus berulang setiap tahun akibat perubahan iklim. Diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mitigasi jangka panjang, mengingat banyak tanaman langka dan potensi wisata yang terancam.
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat: Yang paling memrihatinkan, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat keluarga sendiri, guru, atau teman sekolah.
“Paman, kakek, guru, teman sendiri itu yang bikin sedih. Mitigasi jadi sulit karena ancamannya ada di dalam rumah dan sekolah. Kita harus bangun ekosistem yang melindungi perempuan dan anak. Tanpa mereka yang sehat, harapan menuju Indonesia Emas 2045 ada kecemasan,” ujarnya.
Perlindungan Budaya dan Penyandang Disabilitas
Sri Untari juga menegaskan pentingnya kembali mencintai budaya sendiri. Komisi E telah menyusun Perda Perlindungan Cagar Budaya. Sementara itu, penyandang disabilitas tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian yang mengisi kemerdekaan dengan kemampuannya.
“Kami akan tuntaskan Perda Disabilitas bulan Agustus ini sebagai hadiah bagi rekan-rekan difabel di seluruh Jawa Timur. Tinggal satu langkah lagi, insyaallah segera terwujud,” pungkasnya. (*)
