KabarBaik.co, Jember – Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 di 161 desa di Kabupaten Jember memicu aksi solidaritas yang luar biasa.
Sebanyak 99 Kepala Desa (Kades) menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan Pilkades menggunakan dana mandiri atau anggaran swadaya, tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah progresif ini terungkap usai agenda dialog dan serap aspirasi yang digelar di Hotel Rembangan pada bulan Ramadan lalu. Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengaku terharu sekaligus bangga atas inisiatif para pimpinan desa tersebut.
“Saya sangat terharu saat mendengar 99 kepala desa siap menyelenggarakan Pilkades menggunakan anggaran swadaya. Ini sangat membantu daerah di tengah kondisi APBD kita yang mengalami penyesuaian dari pemerintah pusat,” ujar Bupati Jember saat ditemui di Pendopo Wahya Wibawagraha, Kamis (2/4).
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa penghematan anggaran dari sektor Pilkades tidak akan hilang begitu saja. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berencana mengonversi dana tersebut menjadi program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan warga desa.
“Anggaran yang semula dialokasikan untuk logistik Pilkades akan dialihkan untuk perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di desa terkait,” ungkap Bupati.
Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk apresiasi Pemkab atas kemandirian desa.
Meski mendorong swadaya, Bupati memastikan skema ini tidak akan membebani calon kades secara berlebihan. Bagi desa yang membutuhkan, dukungan APBD masih dimungkinkan sesuai kondisi wilayah.
Gus Fawait menilai fenomena ini bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan cerminan kuatnya semangat gotong royong di tingkat akar rumput.
“Jika pembiayaan Pilkades bisa ditanggung bersama, maka alokasi APBD dapat kita fokuskan untuk program prioritas lain. Ini adalah kolaborasi nyata untuk mewujudkan pembangunan Jember yang berkelanjutan dan merata,” pungkasnya.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027 tidak hanya menjadi ajang demokrasi tingkat desa, tetapi juga momentum percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jember. (*)
