Di ujung barat Pulau Sumatera, ada provinsi yang namanya kerap disebut dengan penuh hormat. Jumlah penduduknya hanya sekitar 5,5 juta jiwa. Setara dengan jumlah penduduk Kota Surabaya dan Gresik. ”Serambi Makkah”.
Julukan tersebut bukan sekadar label dengan tone religius. Namun, cerminan perjalanan panjang Aceh sebagai pusat Islam, pelabuhan perdagangan internasional, dan masyarakat yang dibentuk oleh adat, ulama, serta sejarah perjuangan.
Dua dekade setelah tsunami 2004 yang meluluhlantakkan sebagian besar pesisirnya, Aceh kembali diuji oleh rangkaian banjir dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten. Namun, sejarah Aceh seolah telah menunjukkan satu hal yang terus berulang. Provinsi ini tidak pernah tunduk pada keadaan.
Sejak abad ke-16 hingga abad ke-17, Kesultanan Aceh berdiri sebagai kekuatan maritim yang disegani di Selat Malaka dan Samudra Hindia. A. Hasjmy dalam karyanya Sejarah Aceh menggambarkan bagaimana kekuatan ekonomi dan peran ulama membentuk identitas Aceh sebagai pusat pembelajaran Islam serta pemain penting dalam perdagangan dunia.
Dari masa kejayaan itu lahirlah karakter masyarakat yang religius, berani, dan teguh mempertahankan kedaulatan. Nilai-nilai yang kemudian menjadi fondasi sosial ketika mereka menghadapi masa-masa krisis.
Kearifan lokal yang dijabarkan T. Ibrahim Alfian dalam Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi menunjukkan bagaimana struktur adat dan gampong menciptakan mekanisme sosial yang solid. Adat laot, adat mukim, dan sistem kepemimpinan gampong bukan hanya tradisi, tetapi kerangka kerja sosial yang praktis.
Ketika bencana melanda, mekanisme inilah yang sering kali pertama bergerak. Jaringan ulama, keluarga besar, dan perangkat adat menjadi tiang penyangga masyarakat sebelum bantuan formal tiba.
Sejarah Aceh juga diwarnai perlawanan panjang melawan kolonialisme. H. Mohammad Said dalam Atjeh Sepanjang Abad dan Ibrahim Alfian dalam Perang Aceh menulis bagaimana masyarakat Aceh bertahan menghadapi tekanan besar selama puluhan tahun tanpa menyerah.
Sosok Cut Nyak Dhien, yang kisahnya diperluas oleh Rusdi Sufi dalam Rencong Aceh di Tangan Cut Nyak Dhien, menjadi representasi keteguhan hati Aceh. Tradisi perlawanan itu membentuk pola pikir kolektif: bahwa penderitaan tidak harus membuat mereka runtuh, melainkan bangkit dengan martabat.
Aceh juga bukan daerah yang terisolasi. Dalam kajian Lee Kam Hing The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760–1824, Aceh digambarkan sebagai pemain aktif dalam jaringan ekonomi internasional. Sementara itu Anthony Reid dalam Aceh dan Serambi Mekkah menegaskan posisi Aceh sebagai pusat penyebaran budaya Islam di Asia Tenggara. Hubungan global inilah yang membuat dunia internasional mencurahkan perhatian besar ketika tsunami 2004 mengguncang Aceh.
Tsunami 26 Desember 2004 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Gelombang raksasa merusak infrastruktur, menghapus desa-desa, dan menyisakan trauma mendalam. Namun, proses rekonstruksi pasca-tsunami memperlihatkan ketahanan sosial Aceh yang luar biasa.
Bantuan internasional datang, tetapi kekuatan lokal-mulai dari gotong royong gampong hingga kepemimpinan ulama—menjadi penggerak utama pemulihan. Dalam beberapa tahun, Aceh bangkit dengan wajah baru. Infrastruktur dibangun kembali, sistem pemerintahan diperkuat, dan pola pikir mitigasi bencana mulai berkembang.
Kini, ancaman baru datang dalam bentuk banjir dan longsor yang melanda wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, hingga Aceh Tenggara. Hujan ekstrem, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim menjadi faktor pemicu. Namun, sebagaimana yang bisa dibaca dari sejarah panjang Aceh, respons masyarakat selalu dipengaruhi oleh modal sosial yang kuat. Nilai adat, solidaritas keluarga, dan peran ulama.
Pelajaran yang muncul dari pengalaman Aceh sangat relevan bagi kebijakan kebencanaan masa kini. Pertama, respons yang efektif harus melibatkan lembaga lokal. Tokoh adat, ulama, dan perangkat gampong yang memahami dinamika di tingkat akar rumput.
Kedua, pemulihan jangka panjang harus memasukkan aspek ekologi, yaitu reboisasi hulu sungai, rehabilitasi daerah tangkapan air, dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi.
Ketiga, edukasi kebencanaan harus disesuaikan dengan nilai budaya Aceh agar diterima lebih luas dan dapat dijalankan tanpa resistensi.
Selain itu, peran perempuan, CSO lokal, dan diaspora Aceh kini semakin menonjol dalam penguatan kapasitas komunitas. Banyak inisiatif pasca-tsunami yang dipimpin perempuan gampong, dari kelompok simpan-pinjam hingga pelatihan kesiapsiagaan bencana. Diaspora Aceh di Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa juga berkontribusi dalam bentuk pengetahuan teknis dan solidaritas ekonomi.
Jaringan sosial seperti ini tampaknya membuat Aceh memiliki kapasitas adaptasi yang lebih baik dibanding banyak wilayah lain dengan tingkat risiko serupa.
Namun, tantangan tetap ada. Ketimpangan pembangunan antara pesisir dan pedalaman, kerentanan ekonomi, serta kondisi pascakonflik masih menyisakan luka struktural yang membuat beberapa wilayah Aceh lebih rentan ketika bencana terjadi. Peningkatan infrastruktur dasar, penguatan lembaga lokal, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas adalah bagian dari strategi yang perlu diterapkan untuk memperkecil risiko ini.
Jika melihat perjalanan panjang sejarah Aceh, mulai dari masa keemasannya, perlawanan berabad-abad, kehancuran tsunami, hingga ujian banjir dan longsor hari ini, ada satu pola yang konsisten. Bahwa Aceh selalu bangkit. Setiap luka sejarah tidak pernah membuatnya kehilangan identitas, tetapi justru mempertebal daya tahan sosial dan spiritual masyarakatnya.
Bagi siapa pun yang ingin memahami Aceh secara utuh, bacaan-bacaan seperti karya A. Hasjmy, T. Ibrahim Alfian, H. Mohammad Said, Rusdi Sufi, Lee Kam Hing, Anthony Reid, dan Ibrahim Alfian tidak hanya memberi konteks historis, melainkan juga memetakan pola resiliensi Aceh dalam menghadapi bencana masa kini.
Aceh, dengan segala kegetiran dan kebangkitannya, adalah provinsi yang tidak pernah benar-benar runtuh. (*)
