KabarBaik.co, Surabaya — Kebijakan penertiban lahan parkir liar di Surabaya memicu sorotan. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, Josiah Michael, menilai meskipun penertiban diperlukan, langkah penyegelan yang langsung diambil dinas terkait dianggap kurang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Penertiban Diperlukan, Namun Langkah Penyegelan Dinilai Terlalu Jauh
Josiah memahami bahwa maksud Pemkot melakukan penertiban adalah demi melindungi masyarakat dari pungutan liar dan pengelolaan parkir yang tidak berizin. Sasaran penertiban bukan hanya jukir liar, melainkan juga tempat parkir milik swasta yang belum memiliki izin resmi.
“Masyarakat memang menghendaki adanya penertiban, terutama terhadap jukir liar. Tujuannya agar tidak ada lagi parkir yang merugikan masyarakat. Termasuk tempat parkir milik perusahaan swasta yang belum berizin, itu pun bisa dikategorikan liar.” Ungkap Josiah Michael, Kamis (13/8).
Namun, Josiah menyayangkan cara penanganan yang langsung berujung pada penyegelan. Menurutnya, Pemerintah Kota seharusnya mengambil langkah yang lebih bijaksana, yakni membantu pengurusan izin secara langsung di lokasi, bukan langsung menutup usaha.
“Seharusnya jangan langsung disegel, tetapi dibantu untuk pengurusan izinnya langsung di lokasi. Jangan sampai tindakan dinas justru merusak nama baik Wali Kota yang sebenarnya berusaha mewujudkan ketertiban parkir.” Ungkapnya.
Penyegelan Menambah Beban Pengusaha di Tengah Sulitnya Ekonomi
Penyegelan lahan parkir jelas menghambat operasional pengusaha dan merugikan secara ekonomi. Di tengah kondisi yang sulit, pengusaha justru sedang berjuang bertahan hidup.
“Kalau disegel jelas menghambat. Mereka harus tutup, pelanggan pergi. Kasihan, di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit mereka berjuang bertahan, malah mendapat tindakan penutupan. Seharusnya dibantu proses perizinannya, bukan langsung disegel,” ujar Josiah.
Josiah berharap sinergi antara penegakan aturan dan pelayanan perizinan dapat berjalan beriringan, sehingga ketertiban tetap terjaga tanpa mematikan ruang usaha warga. (*)
