KabarBaik.co, Surabaya– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya mulai mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (9/4), Pansus memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap capaian kinerja Pemkot Surabaya.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah instansi penting, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan Bapenda, terdapat tren positif pada sektor pendapatan daerah.
“Kami mencermati capaian kinerja Bapenda yang menyampaikan adanya peningkatan pendapatan, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Ini menjadi catatan bagus karena ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Azhar Kahfi usai rapat.
Selain sektor keuangan, Pansus juga menyoroti angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan signifikan. Kahfi memaparkan bahwa jika pada tahun sebelumnya angka kemiskinan mencapai 110 ribu jiwa, pada tahun 2025 turun menjadi 105 ribu jiwa. Artinya, ada sekitar 5.000 warga yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan.
Soroti Pengangguran Terdidik
Meski indikator makro ekonomi membaik, legislator dari Fraksi Gerindra ini memberikan catatan serius terkait kualitas lapangan pekerjaan di Surabaya. Ia menyoroti fenomena banyaknya lulusan sarjana (S1) yang belum mendapatkan pekerjaan layak.
“Banyak kita jumpai lulusan S1 di Surabaya ternyata masih mendapat pekerjaan serabutan dan bukan pekerja tetap. Data ini sinkron antara Bappeda dan BPS,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Kahfi mendorong Pemkot Surabaya untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan perguruan tinggi. Ia menegaskan kolaborasi ini tidak boleh hanya formalitas, tetapi harus diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang nyata.
“Harus ada komitmen tertulis agar pihak swasta mau memprioritaskan perekrutan lulusan sarjana asli warga Surabaya,” tegasnya.
Ia juga mengevaluasi program “Satu Keluarga Satu Sarjana” milik Pemkot. Menurutnya, program tersebut sudah sangat baik secara visi, namun tantangan terbesarnya adalah keberlanjutan pasca-kelulusan.
“Program satu keluarga satu sarjana itu bagus, tapi bagaimana follow-up ke depannya? Pastikan lapangan pekerjaan yang tersedia benar-benar mampu menyerap lulusan sarjana asli warga Surabaya agar mereka tidak sekadar lulus tapi juga sejahtera,” pungkas Kahfi. (*)
