KabarBaik.co, Pasuruan – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU-SDA) Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/4). Tujuannya untuk memperkuat koordinasi penanganan banjir yang masih menjadi permasalahan di Pasuruan.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Yusuf Daniyal. Pertemuan terbuka itu membahas langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan dan Pemprov Jatim.
Dalam pembahasan ditemukan fakta bahwa permasalahan banjir tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, namun juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Seperti berkurangnya daerah resapan, sedimentasi sungai, serta alih fungsi lahan di wilayah hulu. Akibatnya sejumlah kawasan di Kabupaten Pasuruan sering banjir pada musim penghujan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurutnya penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir, tidak cukup hanya di titik-titik tertentu. Kami mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar langkah yang diambil benar-benar efektif,” ujar Mas Daniel, sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan, agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan hasil yang maksimal.
Komisi III juga mendorong adanya pemetaan ulang wilayah rawan banjir sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai, juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang.
“Edukasi juga sangat penting di masyarakat dalam mencega sejak dini terjadinya banjir, serta penanganan berkelanjutan,” katanya.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani banjir secara berkelanjutan. Upaya terpadu dari hulu hingga hilir menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat di masa mendatang. (*)
