KabarBaik.co, Surabaya – Pemkot Surabaya terus memperkuat sistem pelayanan publik lewat hotline WhatsApp ‘Lapor Cak Eri’ di nomor 0811338884. Layanan ini khusus menerima pesan singkat dan tidak melayani panggilan telepon. Baru dibuka sekitar sepekan, nomor ini langsung dibanjiri sekitar 400 laporan setiap hari dari warga.
Laporan yang masuk sangat beragam, mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL), hingga curahan hati terkait persoalan rumah tangga. Pemkot Surabaya berkomitmen membangun birokrasi yang cepat, terbuka, dan responsif melalui sistem yang terukur.
Alat Ukur Kinerja Birokrasi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa hotline ini lahir dari evaluasi forum tatap muka bersama warga pada akhir 2022 hingga awal 2023. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan percepatan penyelesaian masalah di lapangan ketimbang sekadar ruang aspirasi.
“Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tetapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem itu harus tetap berjalan cepat, ada atau tanpa wali kota, supaya masyarakat percaya kepada pemerintah,” ujar Eri.
Melalui nomor WhatsApp ini, Eri memantau langsung respons Perangkat Daerah (PD). Pemkot Surabaya menargetkan setiap laporan publik harus ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1×24 jam. Jika belum tuntas, PD terkait wajib memberikan laporan perkembangan penanganannya.
Penanganan Cepat di Lapangan
Respons masyarakat sejauh ini sangat positif karena aduan langsung dieksekusi di lapangan. Sebagai contoh, perbaikan jalan berlubang kini bisa mencapai 20 titik dalam sehari. Petugas juga langsung bergerak menertibkan persoalan lama di kawasan Kali Tebu serta jukir liar di Tepi Jalan Umum (TJU).
Eri menegaskan bahwa fokus utama Pemkot adalah menyelesaikan masalah nyata, bukan menjadikannya sekadar konten media sosial. “Pelayanan publik tidak harus selalu dikontenkan, melainkan yang terpenting adalah persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan,” terangnya.
Dari Masalah Parkir hingga Curhat Asmara
Menariknya, hotline ini tidak hanya menerima aduan fasilitas kota. Banyak warga memanfaatkan nomor tersebut untuk mengadu masalah pribadi, seperti bertengkar akibat uang, ditinggal pacar, hingga penipuan arisan bodong. Bahkan warga luar Surabaya pun ikut mengirim pesan.
“Banyak yang lucu-lucu juga. Ada yang curhat soal rumah tangga, ada yang ditipu, sampai masalah percintaan,” ungkap Eri sambil tersenyum.
Bagi Eri, fenomena ini menunjukkan kedekatan dan tingginya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah kota.
Batasan Kewenangan Pemkot
Meskipun terbuka bagi seluruh keluhan warga, Eri mengingatkan adanya batasan kewenangan instansi seperti Kasus Hukum/Pidana, Warga tetap diarahkan melapor resmi ke kepolisian terlebih dahulu.
Sengketa Tanah, Urusan pertanahan tetap berada di bawah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami tidak bisa mengambil alih kewenangan lembaga lain. Namun, jika masyarakat kesulitan mendapatkan tindak lanjut, kami siap membantu memfasilitasi komunikasi dan percepatan koordinasi,” pungkasnya. (*)
