KabarBaik.co, Surabaya – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mempercepat realisasi investasi di Jawa. Salah satu langkah yang didorong ialah pemanfaatan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mengatakan penguatan investasi menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan II 2026 mencapai 5,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2025 sebesar 5,30 persen,” ujarnya, Jumat (14/8)
BI memperkirakan ekonomi Jawa pada 2026 masih tumbuh pada kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen. Investasi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan karena berkontribusi sekitar 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa.
Menurut Ibrahim, kesinambungan proyek-proyek produktif perlu dijaga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat konektivitas, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Namun, kebutuhan investasi yang terus meningkat menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah. Dinamika ruang fiskal dan Transfer ke Daerah (TKD) mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah skema creative financing yang dapat dimanfaatkan antara lain pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, serta blended finance.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah.
Menurut dia, pemanfaatan pembiayaan kreatif harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, serta kapasitas kelembagaan. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal juga menjadi faktor penting agar pembiayaan tidak justru menambah beban keuangan daerah.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti menilai inovasi pembiayaan infrastruktur dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah.
Skema pembiayaan kreatif, kata dia, dapat membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan badan usaha dalam pengembangan sektor unggulan dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
Dari sisi perencanaan, Direktur Bappenas Novie Andriani mengatakan berbagai skema pembiayaan kreatif sebenarnya telah tersedia dan memiliki dasar regulasi. Tantangan yang masih perlu diperkuat adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah.
Bappenas juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk dalam menyiapkan proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU sehingga dapat memenuhi persyaratan dan menarik minat badan usaha.
Direktur Departemen Regional BI Tri Yanuarti mengatakan BI akan terus memperkuat perannya sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah sekaligus menjadi katalisator sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Peran tersebut dilakukan melalui asesmen ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta fasilitasi pertemuan antara pemerintah, investor, perbankan, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah se-Jawa turut menyampaikan kebutuhan dan tantangan dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Pembahasan meliputi skema pembiayaan, regulasi, kelembagaan, kapasitas fiskal, prioritas proyek, hingga kesiapan proyek investasi.
Dari pembahasan itu, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian bersama. Pertama, menyamakan pemahaman mengenai potensi dan tata kelola pembiayaan kreatif dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
Kedua, memperkuat identifikasi dan penyiapan proyek investasi daerah agar semakin layak, siap ditawarkan, dan bankable bagi investor maupun lembaga pembiayaan.
Ketiga, memperkuat ekosistem pembiayaan kreatif melalui pembenahan skema pembiayaan, regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan otoritas sektor keuangan dan lembaga pembiayaan.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemetaan potensi, tetapi mampu mendorong proyek-proyek investasi daerah dari tahap perencanaan hingga menjadi investasi yang benar-benar terealisasi.
Dengan proyek yang semakin siap dan dukungan pembiayaan yang tepat, investasi diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Jawa. Pada saat yang sama, langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. (*)
