KabarBaik.co, Surabaya – Investasi terus menjadi salah satu mesin utama penggerak ekonomi Jawa Timur. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar Bank Indonesia Jatim bersama Pemprov Jatim dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong investasi yang berkualitas, mempercepat transformasi ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Katim Ibrahim mengatakan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Menurutnya, posisi strategis Jawa Timur sebagai gerbang kawasan Indonesia Timur, didukung infrastruktur yang terus berkembang serta struktur ekonomi yang tangguh, membuat provinsi ini memiliki daya tarik besar bagi investor.
Ia menyebut investor tidak selalu mencari daerah yang sempurna, melainkan daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah.
“Jawa Timur memiliki modal tersebut. Tantangan ke depan adalah menghadirkan investasi yang semakin berkualitas, mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat hilirisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ibrahim, Jumat (26/6).
Kinerja ekonomi Jawa Timur sendiri masih menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year) dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati mengatakan integrasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbanyak proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor atau Investment Project Ready to Offer (IPRO), mempercepat pengembangan kawasan industri, serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur.
Di sisi lain, Plh Kepala OJK Provinsi Jatim Horas V. M. Tarihoran menegaskan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu mempercepat investasi, memperkuat pengembangan UMKM, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif. Data tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam memetakan potensi investasi, pembiayaan, hingga arah pengembangan ekonomi daerah.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan investasi berkualitas harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, investasi perlu berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sinkronisasi tata ruang, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek investasi siap ditawarkan, hingga penyelesaian berbagai hambatan investasi menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran East Java Investment Forum (EJIF) 2026 sebagai upaya memperkuat promosi investasi Jawa Timur kepada investor domestik maupun mancanegara.
Ke depan, Bank Indonesia, Pemprov Jatim, OJK, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus memperkuat sinergi untuk menghadirkan investasi yang semakin berkualitas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi daerah, menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus mengukuhkan Jawa Timur sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
