KabarBaik.co, Mataram — Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lalu Moh. Faozal menegaskan persoalan mahalnya biaya konektivitas udara menjadi hambatan serius yang harus segera diselesaikan.
Pemprov NTB kini mendorong koordinasi menyeluruh untuk menekan biaya tinggi tersebut demi melancarkan mobilitas orang dan barang.
“Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar,” tegas Faozal dalam rapat koordinasi OPD, Selasa (28/4).
Rapat yang digelar di Ruang Anggrek Kantor Gubernur ini menjadi langkah percepatan program prioritas daerah di tengah tekanan fiskal. Faozal menekankan, sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci agar investasi nasional berdampak nyata di NTB.
“Strateginya adalah memastikan investasi pusat yang besar tetap terjaga dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.
Selain konektivitas, Pemprov juga menyoroti percepatan triple agenda pembangunan: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.
Di sektor pariwisata, revitalisasi kawasan Senggigi dipacu. Pemerintah merencanakan optimalisasi fungsi kawasan, termasuk pengalihfungsian Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung dermaga untuk mendongkrak okupansi lebih dari 3.500 kamar hotel.
Pada sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong agar produk peternak lokal terserap.
“Telur dan daging ayam dari NTB harus masuk ke dapur MBG, dengan koperasi sebagai penguat distribusi,” kata Faozal.
Isu lingkungan juga disorot, terutama pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan. Keberlanjutan TPA Kebon Kongok serta kebersihan jalur bandara–Mataram dinilai penting untuk menjaga citra daerah.
Di bidang infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah dan perbaikan irigasi.
Sementara di sektor energi dan mineral, percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat ditegaskan untuk menekan praktik tambang ilegal.
Faozal menutup dengan menekankan peran gubernur sebagai penghubung pusat dan daerah agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan. Ke depan, Bappeda dan OPD diminta segera memetakan kebutuhan dan potensi daerah guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.(*)
